Page 135 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 SEPTEMBER 2021

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menerangkan bahwa partisipan dari Paritrana
Award 2020 ini diramaikan oleh kandidat dari 34 provinsi, 124 Kabupaten/Kota, 143 Badan Usaha
Skala Besar, 157 Badan Usaha Skala Menengah dan 34 UKM yang mewakili tiap provinsi.

“Seluruh kandidat diseleksi secara berlapis mulai dari tingkat Provinsi, hingga mengerucut pada
panitia seleksi Pusat dan berlanjut pada sesi wawancara sampai akhirnya kami mendapatkan
kandidat pemenang dari 7 Provinsi, 8 Kabupaten/Kota, 9 Badan Usaha Skala Besar dan 9 Badan
Usaha Skala Menengah,” Ujar Anggoro.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengingatkan bahwa program Jamsostek ini sangat
penting untuk memberikan perlindungan dan keamanan dalam bekerja sehingga pekerja bisa
fokus dan meningkatkan produktivitas yang berujung pada kesejahteraan. Ida juga
menyinggung terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang menggunakan basis data BPJAMSOSTEK.

“BSU ini jadi salah satu manfaat pekerja atau buruh menjadi peserta BPJAMSOSTEK,” terangnya.

Selanjutnya Menko PMK Muhajir Effendy menegaskan Paritrana Award ini akan terus dilakukan
setiap tahunnya karena terbukti mampu meningkatkan komitmen dari seluruh unsur Pemerintah,
mulai dari Pusat, Provinsi, hingga ke Kabupaten atau Kota serta perusahaan atau Badan Usaha
dalam mendukung implementasi Jamsostek di wilayah masing-masing.

Proses wawancara di hadapan dewan juri dipimpin oleh Hotbonar Sinaga bersama unsur Tim
Penilai yang terdiri dari Pemerintah, Ahli Jaminan Sosial dan Ahli Kebijakan Publik. Proses
wawancara ini merupakan salah satu rangkaian dari penilaian setelah seleksi panjang dilakukan
dan merupakan seleksi tahap akhir yang dilakukan oleh tim penilai untuk menggali ide dan
gagasan yang inovatif terkait implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di
wilayahnya.

Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh
pihak yang berkontribusi atas penyelenggaraan Paritrana Award ini. Dirinya mengatakan bahwa
Pemerintah akan terus mendukung upaya implementasi Jamsostek ini agar perlindungan
menyeluruh bagi pekerja dapat segera terwujud.

“Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi seperti Inpres Nomor 2 tahun 2021 dan
Permendagri Nomor 27 tahun 2021 sebagai komitmen pemerintah mengoptimalkan program
perlindungan Jamsostek,” tegas Ma’ruf Amin.

Ma’ruf Amin menegaskan Inpres nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan dan Permendagri nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun 2022 yang mengatur penganggaran Jamsostek merupakan wujud nyata komitmen
pemerintah dalam mendukung implementasi Jamsostek secara menyeluruh.

Seperti diketahui, Permendagri dimaksud mengatur perlindungan Jamsostek melalui
penganggaran APBD tahun 2022 bagi para pekerja non-ASN, pegawai penyelenggara pemilu,
pekerja rentan, hingga pegawai BUMD.

Kembali Anggoro menegaskan pihaknya menyambut baik dukungan Pemerintah dalam
implementasi Jamsostek dan penegakan regulasi sebagai salah satu upaya perluasan cakupan
perlindungan BPJAMSOSTEK.
“BPJAMSOSTEK siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, baik di level pusat hingga daerah
untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarga. Semoga segala ikhtiar dan doa kita
mendapat ridho Allah SWT agar kesejahteraan pekerja dapat terwujud melalui manfaat program
BPJAMSOSTEK,” tutup Anggoro.

134