Page 171 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 SEPTEMBER 2021

TEMUI MENKO POLHUKAM, KEPALA BP2MI: PENEMPATAN ILEGAL PMI ADALAH
KEJAHATAN SERIUS
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan,
penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah kejahatan luar biasa.

Hal itu disampaikan Benny saat menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
(Menko Polhukam) Mohammad Mahfud Mahmodin (Mahfud MD) di Kantor Kementerian Politik,
Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Rabu (22/9/2021).

"Ini (penempatan ilegal PMI) adalah kejahatan serius. Para sindikat tersebut dilindungi pihak-
pihak yang memiliki atribut kekuasaan. Apabila dibiarkan, maka para korban yang mana 90
persen di antaranya merupakan kaum perempuan, rawan mendapatkan eksploitasi," ujar Benny.

Menurut Benny, perang melawan sindikat penempatan ilegal PMI membutuhkan kerja sama
semua pihak dengan pendekatan hukum multi doors.

"Kami memohon kepada Menko Polhukam, negara tidak boleh kalah, hukum harus bekerja, dan
BP2MI tidak bisa bekerja sendiri," kata Benny, dalam keterangan tertulis yang diterima
Kompas.com, Kamis (23/9/2021).

Pada kesempatan tersebut, ia memohon agar seluruh jajaran Kementerian dan Lembaga terkait
dapat bekerja sama dengan BP2MI.

"Kami juga memohon Pak Menko bisa memimpin langsung gerakan melawan mafia ini," pinta
Benny.

Menanggapi hal itu, Dewan Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Pemberantasan
Sindikat Penempatan Ilegal PMI Komisaris Jenderal Polisi (Komjen. Pol.) Purnawirawan (Purn.)
Suhardi Alius mengatakan, BP2MI memiliki kelemahan kewenangan dalam pemberantasan
sindikat penempatan ilegal PMI.

"Ada regulasi yang kurang, karena di BP2MI tidak ada kewenangan penegakan hukum. Oleh
karena itu, kami mendorong aparat penegak hukum dapat berkontribusi," jelas Suhardi.

Sementara itu, Mahfud MD merespons baik usulan yang diberikan BP2MI. Ia juga menyampaikan
berbagai pendekatan dalam membangun hukum, terutama untuk mengatasi kendala yang
dihadapi BP2MI.

"Membangun hukum ada tiga, aturan, struktur, dan budayanya. Oleh karena itu, mari kita
benahi, dan usul-usul tadi bagian dari strukturnya," paparnya.

Untuk mendukung BP2MI dalam menangani sindikat penempatan ilegal PMI, Mahfud MD
bersedia menjadi keynote speaker dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satgas
Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal PMI.

Rencananya, Rakornas tersebut akan dilaksanakan di Bandung pada Selasa, (5/10/2021).

170