Page 170 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 SEPTEMBER 2021

Judul Temui Menko Polhukam, Kepala BP2MI: Penempatan Ilegal PMI Adalah
Kejahatan Serius
Nama Media kompas.com
Newstrend PMI Ilegal
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/09/23/094613026/temui-
menko-polhukam-kepala-bp2mi-penempatan-ilegal-pmi-adalah-
kejahatan
Jurnalis Alifia Nuralita Rezqiana
Tanggal 2021-09-23 09:46:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)) Ini
(penempatan ilegal PMI) adalah kejahatan serius. Para sindikat tersebut dilindungi pihak-pihak
yang memiliki atribut kekuasaan. Apabila dibiarkan, maka para korban yang mana 90 persen di
antaranya merupakan kaum perempuan, rawan mendapatkan eksploitasi

negative - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)) Kami
memohon kepada Menko Polhukam, negara tidak boleh kalah, hukum harus bekerja, dan BP2MI
tidak bisa bekerja sendiri

neutral - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)) Kami
juga memohon Pak Menko bisa memimpin langsung gerakan melawan mafia ini

negative - Suhardi Alius (Dewan Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan
Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal PMI) Ada regulasi yang kurang, karena di BP2MI
tidak ada kewenangan penegakan hukum. Oleh karena itu, kami mendorong aparat penegak
hukum dapat berkontribusi

neutral - Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik
Indonesia) Membangun hukum ada tiga, aturan, struktur, dan budayanya. Oleh karena itu, mari
kita benahi, dan usul-usul tadi bagian dari strukturnya

Ringkasan

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan,
penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah kejahatan luar biasa. Hal itu
disampaikan Benny saat menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko
Polhukam) Mohammad Mahfud Mahmodin (Mahfud MD) di Kantor Kementerian Politik, Hukum,
dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Rabu (22/9/2021).

169