Page 34 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 SEPTEMBER 2021
P. 34
Judul Kenaikan Upah Jadi Lebih Moderat
Nama Media Kompas
Newstrend Penyusunan Upah Minimum Tahun 2022
Halaman/URL Pg9
Jurnalis Age
Tanggal 2021-09-24 04:40:00
Ukuran 198x203mmk
Warna Warna
AD Value Rp 170.280.000
News Value Rp 510.840.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas)) Selama ini ada
salah kaprah dalam menyikapi upah minimum. Upah minimum itu seperti sudah menjadi upah
efektif atau upah layak, padahal upah minimum sifatnya adalah sebagai jaring pengaman
nasional
neutral - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Saat ini posisinya masih J R (judicial re-
view), harapan kami pemerintah seharusnya juga menghormati proses yang berjalan
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Kalau kenaikan upah
minimum besar, daya beli masyarakat juga membesar, bisa mengonsumsi barang dan jasa lebih
banyak, serta bisa menggerakkan perekonomian. Seharusnya daya beli didukung
Ringkasan
Rezim baru penentuan upah minimum berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi
membuat kenaikan upah minimum menjadi lebih moderat daripada sebelumnya. Artinya, upah
minimum tidak akan naik setinggi tahun-tahun sebelumnya ketika penetapan upah minimum
masih bisa dinegosiasikan antara perwakilan serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
KENAIKAN UPAH JADI LEBIH MODERAT
Rezim baru penentuan upah minimum berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi
membuat kenaikan upah minimum menjadi lebih moderat daripada sebelumnya. Artinya, upah
minimum tidak akan naik setinggi tahun-tahun sebelumnya ketika penetapan upah minimum
masih bisa dinegosiasikan antara perwakilan serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan UU Cipta
Kerja mengubah rumusan penghitungan upah minimum yang selama ini berlaku. Sebelumnya,
regulasi yang dipakai adalah PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sesuai UU Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
33