Page 35 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 SEPTEMBER 2021

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz mengatakan, rumus
penetapan upah minimum yang sudah diatur lewat PP No 36/2021 dan UU Cipta Kerja harus
diikuti sehingga tidak ada lagi ruang negosiasi dalam penetapan upah minimum seperti yang
sebelum ini kerap terjadi.

"Selama ini ada salah kaprah dalam menyikapi upah minimum. Upah minimum itu seperti sudah
menjadi upah efektif atau upah layak, padahal upah minimum sifatnya adalah sebagai jaring
pengaman nasional," ujar Adi, perwakilan kalangan pengusaha, saat dihubungi, Kamis
(23/9/2021).

Sebelum ini besaran upah minimum didapat dengan menyandingkan upah minimum tahun
berjalan dengan total persentase pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Formulanya adalah upah
minimum tahun berjalan ditambah hasil pengalian upah minimum tahun berjalan dengan hasil
penjumlahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Ke depan, penentuan upah minimum tidak lagi menjumlahkan angka inflasi dan pertumbuhan
ekonomi, melainkan hanya memakai salah satu variabel antara persentase inflasi atau
pertumbuhan ekonomi. Variabel yang dipakai adalah yang angkanya tertinggi.

Adapun untuk menghitung upah minimum perlu dilakukan penghitungan batas atas dan batas
bawah. Batas atas didapat dengan menyandingkan nilai rata-rata konsumsi per kapita, rata-rata
jumlah anggota rumah tangga (ART), dan rata-rata jumlah ART yang bekerja di setiap rumah
tangga.

Sementara batas bawah upah minimum adalah 50 persen dari batas atas. Variabel batas atas
dan batas bawah ini sebelumnya tidak berlaku.

Besaran upah minimum kemudian didapatkan dengan menyandingkan variabel upah minimum
tahun berjalan, persentase pertumbuhan ekonomi atau inflasi, dengan selisih batas atas dan
batas bawah upah minimum tersebut.
Sebagai simulasi kasar, upah minimum tahun berjalan yang berlaku di DKI Jakarta adalah Rp
4,27 juta. Mengacu pada UU Cipta Kerja, jika pertumbuhan ekonomi Jakarta diasumsikan 6,01
persen, dengan inflasi 3 persen, rata-rata konsumsi per kapita Rp 2,15 juta, rata-rata jumlah
ART 4,3, dan rata-rata jumlah ART yang bekerja 1,8, maka besaran upah minimum Jakarta
adalah Rp 4,36 juta.

Jika menggunakan rumus lama, dengan asumsi nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang
sama, besaran upah minimum Jakarta yang didapat adalah Rp 4,66 juta. Ini menunjukkan,
dengan rumus lama, besaran kenaikan upah minimum berpotensi lebih tinggi.

Adi membenarkan, dengan sistem pengupahan baru pasca-UU Cipta Kerja, kenaikan upah
minimum akan menjadi lebih moderat dibandingkan dengan sebelumnya. Upah minimum tidak
akan naik setinggi tahun-tahun sebelumnya ketika penetapan upah minimum masih bisa
dinegosiasikan antara perwakilan serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Serikat pekerja menolak Anggota Depenas dari perwakilan buruh, Mirah Sumirat, mengatakan,
sejumlah perwakilan serikat buruh di Depenas menolak penghitungan upah minimum 2022
menggunakan formula baru tersebut. Dari lima unsur perwakilan buruh, sebanyak dua orang
tidak lagi mengikuti rapat-rapat.

Menurut Mirah, tidak tepat jika penetapan upah minimum 2022 mengacu pada UU Cipta Kerja.
Ini mengingat regulasi sapu jagat sedang diuji formal di Mahkamah Konstitusi. "Saat ini posisinya
masih J R (judicial review), harapan kami pemerintah seharusnya juga menghormati proses yang
berjalan," katanya.

34