Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MEI 2020

Title MINTA DIBATALKAN, KSPI GUGAT SE MENAKER SOAL THR KE PTUN
Media Name bisnis.com
Pub. Date 14 Mei 2020
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200514/12/1240463/minta-dibatalkan-k spi-gugat-se-
Page/URL
menaker-soal-thr-ke-ptun
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mengajukan gugatan
soal kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR) dari Kementerian Ketenagakerjaan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta hari ini.

Presiden KSPI Said Iqbal menggugat Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.
M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Tunjangan Hari Raya atau THR Tahun 2020.

"Kami akan memberikan keterangan pers di halaman kantor PTUN Jakarta hari ini
jam 11.00 WIB," kata Said, Kamis (14/5/2020).

Dia juga akan mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Agung (MA). Adapun, surat
edaran itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang
Pengupahan.

Pihaknya menjelaskan dalam PP mewajibkan pengusaha membayar THR maksimal 7
hari sebelum Lebaran. Pengusaha, harus membayar denda 5 persen jika terlambat
mencairkan THR.

KSPI menolak pengusaha mencicil apalagi menunda THR. PTUN dan MA dimohon
untuk membatalkan SE Menaker dan dinyatakan tidak berlaku, serta menyatakan PP
78/2015 sebagai dasar penetapan dan pembayaran THR bagi buruh di seluruh
Indonesia.

Sebelumnya, SE Menaker memuat soal kelonggaran pembayaran THR baik berupa
cicilan maupun penundaan. Surat itu ditujukan kepada para gubernur di seluruh
Indonesia.

Menaker meminta gubernur memastikan adanya dialog antara pengusaha dan buruh
jika pengusaha tak dapat membayarkan THR secara penuh atau sama sekali. Proses
dialog harus dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi laporan keuangan internal
perusahaan yang transparan dan iktikad baik untuk mencapai kesepakatan.

Page 111 of 231.