Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MEI 2020
P. 115
Title 287 PERUSAHAAN BERIZIN KEMENPERIN LANGGAR PROTOKOL COVID-19 DI JAKARTA
Media Name merdeka.com
Pub. Date 14 Mei 2020
https://www.merdeka.com/jakarta/287-perusahaan-berizin-kemenperin-lang gar-protokol-
Page/URL
covid-19-di-jakarta.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Merdeka.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta
Andri Yansyah mengatakan ada 287 perusahaan yang mendapatkan Izin
Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dari Kementerian Perindustrian
melanggar protokol virus Corona atau Covid-19. Dia menyebut perusahaan tersebut
langsung mendapatkan surat peringatan ataupun pembinaan. Sejumlah perusahaan
tersebut tersebar di lima kota administrasi.
"Ada 287 perusahaan dengan 53.697 tenaga kerja namun belum belum
melaksanakan protokol kesehatan secara menyeluruh," kata Andri dalam
keterangannya, Kamis (14/5).
Dia menyebut 287 perusahaan itu tersebar di Jakarta Barat sebanyak 73
perusahaan, Jakarta Utara sebanyak 94 perusahaan, Jakarta Timur sebanyak 99
perusahaan, Jakarta Selatan ada 17 perusahaan, dan 4 di Jakarta Pusat. Sementara
itu, Andri menyebut terdapat ratusan perusahaan masih belum melaksanakan
protokol kesehatan secara menyeluruh sehingga diberikan peringatan.
Sementara itu, pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi DKI
Jakarta akan dikenakan sanksi. Hal ini sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan
Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap
Pelanggaran PSBB.
Pergub yang ditandatangani oleh Gubernur Anies Baswedan pada 30 April tersebut
terdiri dari tiga bab dan 15 pasal. Di antara pasal-pasal tersebut, Anies mengatur
sanksi perusahaan yang melanggar PSBB.
Sanksi perusahaan yang melanggar PSBB diatur dalam Pasal 6 ayat 1. Adapun ayat
tersebut berbunyi: "Setiap pimpinan tempat kerja pada tempat kerja/kantor yang
tidak dikecualikan yang melanggar penghentian sementara aktivitas bekerja di
tempat kerja selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi
administratif." Sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar PSBB yakni
berupa penyegelan untuk menghentikan operasional sementara, denda administrasi
minimal Rp 5 juta, dan maksimal Rp 10 juta.
[eko].
Page 114 of 231.
