Page 180 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MEI 2020
P. 180

Title          SURAT MENAKER SOAL THR RESMI DIGUGAT KE PTUN
               Media Name     sindonews.com
               Pub. Date      14 Mei 2020
                              https://nasional.sindonews.com/read/29128/13/surat-menaker-soal-thr-re smi-digugat-
               Page/URL
                              ke-ptun-1589457912
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative
















               Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) memantik
               penolakan. Salah satunya dari kalangan buruh atau pekerja.

               Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akhirnya resmi mengajukan gugatan
               atas edaran Menaker itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis
               (14/5/2020). Pengaduan tersebut teregister dalam Kepaniteraan PTUN Nomor:
               107/G/2020/PTUN JKT tertanggal 14 Mei 2020.

               Sehubungan dengan sudah didaftarkannya gugatan tersebut, Presiden KSPI Said
               Iqbal menyerukan kepada seluruh pimpinan perusahaan untuk membayar THR
               paling lambat H-7 minimal sebesar 1 bulan upah bagi pekerja yang sudah bekerja
               selama 1 tahun. Bagi yang belum bekerja 1 tahun, maka besaran THR harus
               diberikan secara proporsional.

               "Sesuai yang diatur dalam Pasal 7 PP 78/2015, bilamana ada perusahaan yang
               terlambat membayar THR (setelah H-7 lebaran) atau membayar dengan cara
               mencicil atau menunda pembayaran THR, maka KSPI akan menggugat secara
               perdata perusahaan tersebut ke pengadilan negeri setempat dengan tuntutan
               pengusaha wajib membayar denda sebesar 5% dengan tidak menghilangkan
               kewajiban membayar THR sebesar 100%," kata Said Iqbal dalam pernyataan resmi
               kepada SINDOnews, Kamis (14/5).

               Bilamana ada perusahaan yang mengaku tidak mampu membayar THR secara
               penuh dan menggunakan surat edaran, maka KSPI meminta untuk menunjukan
               secara tertulis laporan pembukuan keuangan perusahaan satu tahun terakhir yang
               menyatakan perusahaan merugi dan laporan yang menunjukkan keuangan
               perusahaan dalam tahun berjalan.

               KSPI juga mengingatkan Menaker dan jajaran instansi pemerintah lainnya, bilamana
               ada perusahaan yang membayar THR dengan menggunakan surat edaran Menaker,
               tidak menutup kemungkinan akan terjadi gejolak dimana-mana. Misalnya, kasus di
               PT Yongjin dan Dhosan di Sukabumi yang setelah didemo ribuan buruh, mereka




                                                      Page 179 of 231.
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185