Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MARET 2020
P. 14
Title KALANGAN EKONOM ANGGAP OMNIBUS LAW CIPTA KERJA AMPUH PANGKAS BIROKRASI
Media Name jawapos.com
Pub. Date 15 Maret 2020
https://www.jawapos.com/nasional/politik/15/03/2020/kalangan-ekonom-an ggap-
Page/URL
omnibus-law-cipta-kerja-ampuh-pangkas-birokrasi/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja masih terus menuai
polemik. Pro dan kontra soal aturan baru yang sedang digodok di DPR itu
mengundang krtik dan masukan dari berbagai kalangan.
Tak terkecuali kalangan pengamat ekonomi dan kebijakan. Dalam sebuah diskusi
soal "Omnibus Law dan Persoalan Kemiskinan" yang diselenggarakan oleh Komite
Pemerhati Bangsa (KPB) di Jakarta, Ekonom Surya Vandiantara yang hadir sebagai
pembicara di acara itu mengatakan, tumpang tindihnya beragam peraturan menjadi
indikator dari inefisiensi birokrasi dan peluang bagi terciptanya mal administrasi
serta korupsi.
"Ombinus law Cipta Kerja hadir untuk menyederhanakan beragam peraturan dan
memangkas jalur birokrasi. Tujuannya, dunia investasi menjadi lebih mudah dan
transparan sehingga menarik minat banyak investor," ujar Surya dalam keterangan
tertulis yang diterima , Minggu (15/3).
Terkait kekhawatiran kesejahteraan buruh yang terancam, kata Surya, soal upah
murah buruh bukan sebuah daya tarik utama dalam dunia investasi.
Sebaliknya, investasi hadir untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pada
akhirnya kesejahteraan masyarakat, termasuk buruh di dalamnya.
Jadi, tidaklah mungkin tujuan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
tetapi menyengsarakan atau memiskinkan buruh.
Keduanya pasti seiring sejalan, karena pengusaha juga ingin buruhnya sejahtera
sehingga produktivitas kerjanya bagus.
"Dalam omnibus Law, peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat, termasuk buruh, harus seiring sejalan,"pungakas Surya.
Selain Surya, hadir juga sebagai pembicara dalam dalam diskusi tersebut yaitu
Ilham dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia dan Olisias Gultom dari Lembaga
Advokasi dan Bantuan Hukum Konsumen.
Page 13 of 89.
