Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MARET 2020
P. 17
Sanksi pidana bagi pelaku usaha nakal yang melanggar norma dihapus. Tentu hal ini
akan memicu pelanggaran norma secara besar-besaran oleh para pelaku pengusaha
nakal.
Sidarta menuturkan, bukan hanya kaum buruh yang akan kehilangan hak dan
kepentingannya jika RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini disahkan, generasi muda,
angkatan kerja dan anak cucu semua akan kehilangan hak dan kepentingannya,
karena pemerintah hanya mementingkan investasi semata mengabaikan
perlindungan terhadap seluruh rakyat.
"Dengan semakin masifnya penolakan RUU Omnibus Law di berbagai daerah dan
kalangan ini, kami meminta Presiden Joko Widodo agar segera mencabut kembali
draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diserahkan ke DPR-RI itu terbukti
meresahkan rakyat, " ucap dia.
Dia menambahkan, jika Presiden mencabut RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut
pasti akan dikenang oleh seluruh rakyat, bahwa Presiden Jokowi peduli dan
melindungi dengan adil kepada seluruh rakyatnya.
Page 16 of 89.
