Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2020
P. 123
Ringkasan
Konfederasi Serikat Buruh Internasional ( International Trade Union Confederation /ITUC)
Asia Pasifik meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan pembahasan RUU Omnibus
Law Cipta Kerja (Ciptaker).
Pasalnya, pembahasan omnibus law tersebut dinilai bertentangan dengan Konvensi ILO nomor
68 tahun 1998 yang telah diratifikasi Indonesia
SERIKAT BURUH MINTA JOKOWI HENTIKAN PEMBAHASAN RUU CIPTAKER
Jakarta - Konfederasi Serikat Buruh Internasional ( International Trade Union Confederation
/ITUC) Asia Pasifik meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan pembahasan RUU
Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).
Pasalnya, pembahasan omnibus law tersebut dinilai bertentangan dengan Konvensi ILO nomor
68 tahun 1998 yang telah diratifikasi Indonesia.
General Secertary ITUC Sharan Burrow menuntut pemerintah untuk mematuhi kewajiban
internasionalnya sebelum membahas lebih jauh RUU Ciptaker.
Pemerintah diminta memastikan bahwa tim perumus harus representatif dan mewakili berbagai
kepentingan di mana organisasi yang tergabung di dalamnya tidak boleh dibatasi antara satu
dengan yang lain.
Di samping itu, menurut ITUC, pemerintah juga harus mempertimbangkan pendapat para mitra
kerja dalam tim pembahasan dengan itikad baik, termasuk KSPI.
"Dalam hal ini, sangat penting untuk memastikan pandangan. Harusnya KSPI Indonesia sebagai
salah satu organisasi serikat pekerja terbesar di Indonesia diperhitungkan oleh pemerintah
sebelum membuat keputusan," ujar Burrow dalam keterangan resmi yang diterima
CNNIndonesia.com Senin (20/7).
Secara umum, jelas Sharan, ada enam masalah yang disorot ITUC dalam pembahasan RUU
Ciptaker.
Pertama , rancangan beleid tersebut dianggap akan mengarah pada fleksibilitas tenaga kerja
yang lebih besar dan rendahnya kesejahteraan pekerja secara signifikan.
"Selanjutnya, ruu itu juga gagal dan tak sejalan dengan Konvensi ILO 98 tentang Hak
Berorganisasi dan Berserikat," sambungnya.
RUU Ciptaker menurut ITUC juga menyalahi prinsip tripartit dan norma-norma dalam dialog
sosial yang mengedepankan kesetaraan, kebebasan berpendapat, dan saling percaya untuk
mengambil keputusan bersama secara musyawarah dan mufakat.
Prinsip mengenai kesamaan remunerasi dan pengupahan bagi pekerja laki-laki dan pekerja
perempuan meminta semua negara untuk menjamin pelaksanaan prinsip pengupahan yang
sama untuk pekerjaan yang sama nilainya tercantum dalam Konvensi ILO 100.
Sedangkan konsultasi tripartit untuk meningkatkan pelaksanaan standar-standar
ketenagakerjaan internasional yang terdapat dalam konvensi ILO 144 juga dilangkahi dalam
pembahasan RUU Ciptaker.
122
