Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2020

Hal ini menghilangkan acuan untuk upah minimum di tingkat kota dan sektoral dan hanya
mengacu pada upah minimum provinsi. Tingkat upah minimum akan didasarkan pada
pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi, bukan berdasarkan pada bukti biaya hidup.

"Pengaturan upah akan menjadi hak prerogatif gubernur provinsi yang bertentangan dengan
ILO Konvensi No.131 tentang Penetapan Upah Minimum, yang mensyaratkan tripartit
mekanisme pengaturan upah minimum," terang Burrow.

Di sisi lain, sanksi terhadap pengusaha yang tidak mematuhi upah minimum juga akan melemah
secara signifikan. Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 yang berlaku saat ini
menetapkan hukuman hingga 4 tahun penjara dan atau hukuman penjara pembayaran denda
400 juta rupiah.

Sementara, omnibus law akan menghapus hukuman serta penalti untuk pembayaran terlambat
yang tidak dapat dibenarkan.

"Apalagi mikro usaha kecil dan menengah, yang merupakan mayoritas bisnis di Indonesia, dapat
dibebaskan dari kewajiban membayar minimum pekerja upah," ucap Sharan.

Kedua , dihapusnya ketentuan penting terkait dengan pembayaran pesangon. Hal ini menurut
ITUC akan memberi ruang perekrutan dan pemecatan pekerja untuk pengusaha sementara di
saat yang sama merampas pekerja dari tunjangan mereka. Pekerja kontrak jangka tetap,
misalnya, akan mendapatkan manfaat lebih lama dari pembayaran pesangon.

"Kategori lain dari pekerja yang kehilangan uang pesangon mereka termasuk pekerja
diberhentikan sebagai bagian dari prosedur penghematan atau pekerja yang diberhentikan
untuk sakit yang berkepanjangan dan kecelakaan kerja," terang Burrow.

Ketiga , penggunaan berlebihan kontrak sementara atau outsourcing untuk pekerjaan yang
bersifat permanen. "Secara mendadak, undang-undang tidak mengizinkan pengusaha untuk
mempekerjakan pekerja kontrak termporer selama lebih dari dua tahun untuk pekerjaan yang
sifatnya permanen," jelasnya.

Keempat , hilangnya batasan bagi pengusaha untuk dapat melakukan outsourcing semua
kegiatan mereka ke sektor kerja yang tidak aman seperti pekerja per jam dan lain-lain.
"Akibatnya, banyak pekerja mungkin tidak dilindungi oleh asuransi kesehatan dan skema
pensiun dengan majikan mereka dibebaskan," ujarnya.

Kelima , tidak terjaminnya risiko terhadap kesehatan dan keselamatan.

"Jumlah jam maksimum lembur yang diizinkan telah meningkat, yang dapat menyebabkan risiko
kesehatan dan keselamatan yang signifikan," imbuhnya "Persyaratan untuk berkonsultasi
dengan untuk meminimalkan kehilangan pekerjaan dan mengambil langkah-langkah untuk
mengurangi dampak buruk dari pengakhiran jika terjadi restrukturisasi telah dihapus," tandas
Burrow.

(hrf/sfr).

123