Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2020

Menurut dia, predikat WTP tersebut dia harapkan terus bisa dipertahankan dan agar Kemnaker
terus memperbaiki apa yang masih kurang di masa mendatang. Menaker menegaskan apa yang
dilakukan kementeriannya harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.

Ia menambahkan opini WTP dari BPK itu adalah wujud komitmen dan tekad seluruh jajaran di
Kemnaker untuk senantiasa menggunakan anggaran negara secara baik, transparan dan
akuntabel.
Pada 2020, Menaker berharap seluruh pejabat tinggi madya dan pratama mampu melakukan
percepatan dari implementasi program kegiatan di Kemnaker termasuk realisasi anggaran
kementerian tersebut.

"Kita berharap agar output-nya bisa berkualitas, dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat,
tapi juga anggarannya bisa dipertanggungjawabkan sesuai standar akuntasi dan prosedur
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Menaker.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara dan UU APBN setiap tahun
pemerintah menyampaikan laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN untuk diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan yang disampaikan terdiri dari 87 laporan
kementerian/lembaga, termasuk Laporan Keuangan Bendahara Umum keuangan Negara
(LKBUN) dan LKPP yang mengkonsolidasi seluruh LKKL dan LKBUN tersebut.
Predikat WTP kepada Pemerintah Pusat setelah mempertahankan opini WTP sejak 2016-2019
ditandai dengan penyerahan satu paket buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2019 oleh Ketua
BPK RI Agung Firman Sampurna kepada Presiden Joko Widodo, disaksikan oleh Wapres KH
Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris
Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan seluruh Anggota BPK RI..

129