Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2020

Predikat WTP kepada Pemerintah Pusat setelah mempertahankan opini WTP sejak 2016-2019,
ditandai dengan penyerahan 1 paket buku LHP tahun 2019 oleh Ketua BPK RI Agung Firman
Sampurna kepada Presiden Joko Widodo. Penyerahan paket buku LHP tersebut disaksikan oleh
Wapres KH Ma'ruf Amin, Menko Kesra Airlangga Hartarto, Mensesneg Pratikno, Menseskab
Pramono Anung dan seluruh Anggota BPK RI.

Ida menegaskan keberhasilan Kemnaker meraih WTP empat kali secara berturut-turut tersebut
tak lepas dari hasil kerja keras, dedikasi dan kerja sama dari seluruh pejabat di Kemnaker dalam
pengelolaan keuangan negara sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia menegaskan
opini WTP dari BPK tersebut merupakan wujud dari komitmen dan tekad setiap jajaran di
Kemnaker baik pimpinan maupun staf, untuk senantiasa menggunakan anggaran negara secara
baik, transparan dan akuntabel.

"Predikat WTP ini agar bisa kita pertahankan. Yang masih kurang harus terus-menerus kita
perbaiki di masa mendatang. Kemnaker berkomitmen, apa yang kami lakukan itu harus sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucapnya.

Ida juga mengungkapkan kinerja Kemnaker semakin terlihat membanggakan. Menurutnya saat
kinerja semakin membaik, prestasi pun terlihat. Ia berharap pada 2020 ini seluruh pejabat tinggi
madya dan pratama mampu melakukan percepatan dari implementasi program kegiatan di
Kemnaker, termasuk realisasi anggaran Kemnaker.

"Mudah-mudahan angin semacam ini, terus kita tingkatkan di waktu mendatang. Kita berharap
agar output-nya bisa berkualitas, dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat, tapi juga
anggarannya bisa dipertanggungjawabkan sesuai standar akuntansi dan prosedur maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Ketua BPK RI Firman Agung Sampurna mengatakan pada 2020 ini, berdasarkan ketentuan UU
Keuangan Negara dan UU APBN, setiap tahun pemerintah menyampaikan laporan keuangan
sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk diperiksa oleh BPK.

Laporan keuangan yang disampaikan terdiri dari 87 laporan K/L. Termasuk Laporan Keuangan
Bendahara Umum keuangan Negara (LKBUN) dan LKPP yang mengkonsolidasi seluruh LKKL dan
LKBUN tersebut.

Firman mengatakan LKPP 2019 mencakup tujuh komponen laporan keuangan. Ketujuh
komponen tersebut antara lain, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran
lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan
atas laporan keuangan..

82