Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2020

Makanya, kata dia, Apindo tidak akan bosan-bosannya mengkritik kebijakan pemerintah karena
hal itu penting untuk kebaikan bersama.
"Kita tidak bosan-bosannya jadi bad guy. Karena suara-suara ini bisa mendorong perbaikan. Kita
juga akan selalu membantu pemerintah. Jika pemerintah kalau tidak smart kita juga kan yang
kena. Karena dalam usaha konsekuensinya bisa bangkrut," ujar Anton. "Apindo menyarankan
pemerintah terus berupaya menggalakan sosialisasi dan edukasi terkait UU Ciptaker tersebut."

Ia pun mengingatkan soal UU Ciptaker yang dianggapnya masih terdapat PR, lantaran tidak
mengatur secara teknis implementasinya. Ia berharap UU Ciptaker ini bisa segera menjawab
tantangan usaha yang ada di Indonesia saat ini.

"Banyak anggota kaini, banyak perusahaan yang terkatung-katung perizinannya bahkan berhenti
produksi karena izinnya sulit keluar," ujar Anton.

Ia pun mewanti-wanti pemerintah jangan sampai terlambat. Sebab, banyak negara-negara yang
lain di Asia Tenggara berlomba menyediakan wadah bagi investor dalam melakukan bisnis.

"Kalau kita lambat tentu mereka (investor) tidak akan menunggu kita. Karena ada negara seperti
Vietnam, Malaysia, Filipina, Thailand. Kita juga terikat dengan pasar ASEAN. Daripada di kita
terlalu banyak beban beban sosial, lebih baik mereka ke negara-negara tadi lalu bisa ekspor ke
kita. Kan begitu pikiran investor," kata Anton.

Merespon hal tersebut, Iskandar mengatakan bahwa pemerintah selalu meminta dan terbuka
menerima masukan dari masyarakat ketika dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) UU Ciptaker.

"Kita sedang menyusun peraturan pelaksanaannya, dimana kita tahu ada 40 rancangan PP yang
sedang dikerjakan pemerintah saat ini dan 4 rancangan Perpres. Sehingga ada 44 peraturan
pelaksanaannya. Kami mengundang kepada semuanya melihat www.uu-ciptakerja.go.id untuk

melihat semua perpresnya, kami minta masukannya, untuk mempertajam sehingga eksekusinya
berjalan mulus, tutur Iskandar. *

inforial

10