Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2020

Dengan begitu angka pengangguran akan berkurang, dan mampu mendorong perekonomian
nasional.
Untuk membahas lebih jauh efektivitas UU Ciptaker dalam membuka sebanyak-banyaknya
peluang kerja serta hambatannya, Tempo Media bersama Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian menggelar acara Ngobrol@Tempo bertajuk "UU Cipta Kerja dan Peningkatan
Ekonomi Nasional, Kesempatan Lapangan Kerja dan Jaminan Kerja Bagi Masyarakat Lokal",
Kamis, 17 Desember 2020.

Adapun narasumber yang dihadirkan, yakni Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
Kementerian Ketenagakerjaan Agatha Widianawati; Deputi Bidang Ekonomi Makro dan
Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Ekonomi) RI Iskandar
Simorangkir; Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J. Supit, dan sebagai
moderator Redaktur Tempo Ali Nur Yasin.

Iskandar menegaskan, lahirnya UU Ciptaker adalah wujud niatan pemerintah ihwal perlunya
pembukaan lapangan kerja secara besar-besaran.

Caranya melakukan transformasi ekonomi dengan meningkatkan investasi.

Masalahnya, kata dia, regulasi di Indonesia terlalu banyak dan tumpang tindih, sehingga investor
ragu bahkan enggan menanamkan modalnya. Saat ini ada 43-733 peraturan pemerintah pusat,
lembaga dan daerah, yang mengatur perijinan usaha.

"Ini membuat proses perijinan menjadi lama, berbelit-belit dan mahal dan mengakibatkan high
cost economy," ujar Iskandar.

Ia menjelaskan, dengan UU Ciptaker, pemerintah ingin menyederhanakan regulasi perijinan
usaha. Langkah ini diyakini dapat meningkatkan daya saing Indonesia, sehingga investor asing
dan dalam negeri mau menanamkan investasinya dan membuka banyak lapangan kerja.

Iskandar menuturkan, saat ini kalangan pengusaha kesulitan membuka usaha bani atau
mempertahankan usaha yang sudah berjalan, bahkan untuk usaha kecil dan menengah. Karena
itu diperlukan cara-cara yang luar biasa atau extraordinary untuk mengatasi hambatan dalam
perijinan usaha.

"Karena itulah UU Cipta Kerja kita sebut Omnibus Law, yakni mengamandemen, mencabut atau
memangkas dan menyederhanakan sejumlah undang-undang, yang meliputi n klaster," kata dia.
Senada, Agatha Widianawati menilai UU Ciptaker salah satu faktor kunci kebuntuan negara
dalam menanggulangi pengangguran. Tidak hanya itu, menurutnya, UU sapu jagat ini pun
mampu secara signifikan meningkatkan perlindungan kepada para pekerja dan membuka semua
kesempatan bekerja bagi mereka yang ingin bekerja.
Agatha menyebut ada tiga hal yang menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan
perlindungan kepada para pekerja dalam UU ini. Pertama, perlindungan kepada para pekerja
yang belum bekerja. ''Menurut data BPS 2020, tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,07
persen, meningkat 1,8 persen dibandingkan dengan Agustus 2019," katanya.

"Karena adanya perubahan-perubahan tuntutan pekerjaan, maka tentunya perlu ada
penyesuaian terhadap perlindungan pekerja. Karena itu pemerintah perlu melakukan
penyempurnaan UU," ujar Agatha. "Ketiga, pemerintah pun berfokus pada para pekerja yang
mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat berbagai alasan."

Di sisi lain, Anton J. Supit menilai Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja harus dibaca dan dipahami
secara keseluruhan, terlebih di tengah situasi pandemi Covid-19.

9