Page 19 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 NOVEMBER 2019

Title BURUH DI DAERAH NILAI SURAT EDARAN UMK 2020 JABAR PENYELAMAT
Media Name bandung.bisnis.com
Pub. Date 28 November 2019
https://bandung.bisnis.com/read/20191128/550/1175311/buruh-di-daerah-n ilai-surat-
Page/URL
edaran-umk-2020-jabar-penyelamat
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

BANDUNG--Keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengeluarkan Surat
Edaran (SE) terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 ditentang sejumlah
asosiasi buruh, di balik itu di lapangan banyak buruh bersyukur atas keputusan
tersebut.

Undang memacu motor matik-nya menuju pabrik tempatnya bekerja di kawasan
Bale Endah, Kabupaten Bandung, Selasa (27/11/2019) lalu. Pada bisnis, dia
mengaku harus hadir mengingat seluruh karyawan dikumpulkan oleh manajemen
yang memproduksi pakaian jadi tersebut.

Dua jam berkumpul, lelaki berusia 45 tahun itu keluar dengan senyum lebar.
"Manajemen memastikan gosip pengurangan karyawan tidak benar, ratusan
karyawan bersorak tadi, yang perempuan banyak yang nangis," katanya.

Warga Majalaya tersebut mengaku tiga bulan terakhir isu pemangkasan karyawan
berhembus kencang. Makin cemas karena dari 5 lini produksi, manajemen hanya
mengoperasikan 4 lini saja. "Kabarnya kalau UMK naik dan dikunci, perusahaan
sudah tidak sanggup. Karena order masih ada, PHK sebagian karyawan jadi solusi.
Siapa yang bisa tidur kalau kondisinya begitu?" paparnya.

Hari itu, manajemen memastikan isu itu tidak akan terbukti. Surat edaran terkait
UMK 2020 dianggap menjadi jalan keluar perusahaan untuk membahas besaran
upah tahun depan bersama buruh. Undang mengaku, rekannya yang berada di
serikat pekerja perusahaan terus melakukan rundingan. "Yang penting upahnya
masih ada sedikit kenaikan, pekerjaan masih aman, Alhamdulillah," ujarnya.

Dalam pertemuan dengan bisnis suara yang sama juga datang dari buruh di
Subang. Tarjum, salah satu pekerja garmen di Subang, mengungkapkan sejumlah
serikat pekerja di Subang bersedia jika kenaikan upah berjalan dengan wajar sesuai
dengan kemampuan perusahaan. "Serikat pekerja oke, jadi tidak semua serikat
pekerja menentang ini. Mungkin sebagian ada yang menentang, tetapi sebagian
realistis juga," ungkap dia.

Tarjum sendiri mendukung adanya keterbukaan dalam pembahasan upah secara
bipartite seperti yang termuat dalam Surat Edaran (SE) No.561/75/Yanbangsos
tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020.

Page 18 of 83.