Page 60 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 NOVEMBER 2019

Title SAMPAIKAN TUNTUTAN BURUH, FPB SUKOHARJO TEMUI KEMENAKER
Media Name krjogja.com
Pub. Date 28 November 2019
https://krjogja.com/web/news/read/115792/Sampaikan_Tuntutan_Buruh_FPB_
Page/URL
Sukoharjo_Temui_Kemenaker
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo berhasil menemui pemerintah pusat melalui
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk menyampaikan sejumlah
tuntutan buruh Sukoharjo. Tuntutan tersebut, buruh Sukoharjo menolak kenaikan
iuran BPJS, menolak revisi Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan berkaitan dengan penghapusan pesangon, menolak rezim upah
murah dan menolak penetapan upah minimum kabupaten (UMK) menggunakan
dasar PP 78 tahun 2015 dan menggantinya memakai UU Ketenagakerjaan berupa
survei kebutuhan hidup layak (KHL). Hasilnya pusat menampung aspirasi dan akan
dijadikan bahan pertimbangan rumusan kebijakan.

Ketua FPB Sukoharjo Sukarno, Kamis (28/11/2019) mengatakan, FPB Sukoharjo
sudah bertemu dengan Kemenaker untuk menyampaikan sejumlah tuntutan buruh
Sukoharjo. Perwakilan buruh Sukoharjo ditemui Kabid Hubungan Industrial
Kemenaker dan perwakilan tripatit pusat. Dalam pertemuan pusat menerima dengan
baik dan menampung aspirasi dari tuntutan buruh Sukoharjo.

Hasilnya, Sukarno menjelaskan, saat pertemuan Kemenaker mengatakan bahwa
kenaikan premi BPJS Kesehatan tidak berlaku bagi pasien kelas III. Namun demikian
kepastian rencana kenaikan premi BPJS Kesehatan masih menunggu keputusan
resmi dari Presiden.

FPB Sukoharjo mendengar informasi tersebut cukup lega dan diharapkan tidak
membebani buruh. Namun demikian FPB Sukoharjo butuh jaminan dari pusat agar
premi BPJS Kesehatan tidak naik.

Tuntutan buruh Sukoharjo lainnya juga disampaikan FPB ke Kemenaker berupa
penolakan tentang revisi UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
berkaitan dengan penghapusan pesangon. Pusat mengenai hal tersebut masih akan
melakukan pembahasan lebih lanjut.

Pembahasan lanjutan juga akan dilakukan pemerintah pusat berkaitan dengan
tuntutan buruh Sukoharjo mengenai penentuan UMK. FPB Sukoharjo menolak dasar
aturan penentuan UMK menggunakan PP 78 Tahun 2015 dan menggantinya
menggunakan UU 13 Tahun 2003. Penolakan didasari karena penggunaan inflasi
dianggap merugikan dalam menentukan upah buruh. Perubahan dituntut oleh buruh
Sukoharjo dengan mengganti memakai KHL.

"Kemenaker merespon baik tuntutan buruh Sukoharjo yang kami sampaikan resmi

Page 59 of 83.