Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 JULI 2019
P. 102

Ayub menyatakan hukum globalisasi sudah berlaku dalam penyediaan jasa tenaga
               kerja, yakni siapa yang berkualitas, sistem yang efisien dan transparan yang akan
               dipakai pengguna (user). "Kita tidak bisa lagi akal-akalan (tricky), mengirim pekerja
               tidak berpendidikan, tidak trampil (unskill), tidak sehat (unfit), dengan sistem yang
               rumit dan tidak transparan," ujar Ayub.

               Pengusaha yang sudah berkecimpung dalam penempatan tenaga kerja Indonesia
               selama 30 tahun lebih itu mengatakan bahwa Indonesia harus melakukan

               pembenahan ke dalam, dimulai dari pelaku (pengusaha), tenaga kerja, pemerintah
               dengan perangkat hukumnya dan sistem yang transparan.

               Dia memahami pernyataan keras Dubes RI untuk Malaysia Rusdi Kirana yang
               mengancam akan menutup sementara (moratorium) penempatan ke Malaysia
               karena masih terjadi pemotongan gaji PMI 3-6 bulan dan fee yang dibayar majikan
               terlalu besar, lalu PMI masih kabur.

               Rusdi mengatakan biaya penempatan terlalu besar sehingga sebagian menjadi
               beban PMI melalui pemotongan gaji yang dinilainya tidak manusiawi. "Ayo, Apjati
               jika bisa memecahkan masalah ini saya akan dukung 100 persen. Saya akan berdiri
               di depan meyakinkan pemerintah Kerajaan Malaysia bahwa pekerja Indonesia masih
               yang terbaik." Tidak hanya itu, Rusdi juga akan meyakini pemerintah Indonesia
               untuk mendukung penempatan PMI ke Malaysia. Data menyebutkan total devisa

               (remitensi) yang tahun 2018 mencapai Rp153 triliun lebih dan 45% lebih masih dari
               Timur Tengah.

               Ayub menyatakan potensi ini harus dikelola dengan baik. Apjati memperkenal
               apjatigo.my untuk penempatan ke Malaysia yang menjadi semuanya tertata dalam
               satu pintu. Aplikasi ini akan memangkas biaya tidak perlu karena ramah pada sistem
               yang diberlakukan Pemerintah Kerajaan Malaysia.

               "Kita mengedepankan kualitas melalui sistem pelatihan (kompetensi dan sertifikasi),
               pemeriksaan kesehatan, dan terbuka," ujar Ayub.


               Sistem ini juga yang akan diberlakukan pada penempatan lain, baik di Asia Pasifik
               maupun Timur Tengah. Apjati sudah melakukan pembicaraan dengan mitranya di
               luar negeri dan Ayub berharap dukungan pemerintah untuk mewujudkan enam
               program presiden ke depan yang mendorong penempatan berkualitas,
               berkembangnya pemasaran (market place) yang berorientasi ekspor dan
               menumbuhkan kewirausahawan.




                                                      Page 101 of 104.
   97   98   99   100   101   102   103   104   105