Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2020
P. 60
Emilia mengungkapkan, selain outsourcing, upah buruh akan dibayar per jam bila
RUU Cipta Kerja disahkan. Selain itu, lanjutnya, banyak akan ada banyak PHK
massal.
Menurut Emilia, Jokowi tak mampu menghukum perusahaan nakal yang seenaknya
memecat karyawannya.
"Jika Jokowi berkeyakinan omnibus law bisa menciptakan lapangan kerja, mengapa
dia tak mampu menghukum pengusaha nakal, pengusaha gelap yang mem-PHK
karyawannya, yang lepas dari tanggung jawabnya?" ucap dia.
Kepala Departemen Hukum dan Kamas dari GSBI Karawang, Rahmat menyebut
mempertanyakan kinerja DPR RI bila omnibus law RUU Cipta Kerja disahkan.
"Sejatinya mereka (anggota DPR) adalah pelayan wakil rakyat, bukan penindas
rakyat, bukan penghianat rakyat. Ketika omnibus law dijalankan, qpakah mereka
pantas disebut wakil rakyat? Tidak," ucap Rahmat dari atas mobil komando.
Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kiki menyebut, masih banyak
perempuan di Indonesia yang tertindas. Kiki menjelaskan, banyak banyak
perempuan dari desa yang pindah ke kota atau luar negeri untuk dapat bertahan
hidup.
"Jutaan perempuan yang menggantungkan nasibnya, cita-citanya, di perkotaan dan
luar negeri, Joko Widodo sama sekali tidak campur tangan untuk memajukan hidup
kaum perempuan," jelas Kiki.
Terpantau, unjuk rasa di depan gedung DPR masih berlangsung. Polisi, masih
melakukan pengamanan di sekitaran lokasi.
(asp/asp)
Page 59 of 145.
