Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2020
P. 62
Title TOLAK OMNIBUS LAW, INI 6 TUNTUTAN AKSI #GEJAYANMEMANGGILLAGI
Media Name detik.com
Pub. Date 09 Maret 2020
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/4931211/tolak-omnibus-law-in i-6-tuntutan-
Page/URL
aksi-gejayanmemanggillagi
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Sleman - Ada enam tuntutan utama yang menjadi dasar dalam aksi #
GejayanMemanggilLagi di simpang tiga Gejayan , Kabupaten Sleman , Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) hari ini. Yang paling utama yakni menolak RUU Cipta
Kerja atau Omnibus Law yang dianggap sangat merugikan.
Humas Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) Kontra Tirano menjelaskan Omnibus Law
adalah produk hukum yang familiar di negara dengan tata hukum Anglo-Amerika.
Tujuannya untuk melakukan "sapu bersih" atas masalah-masalah yang timbul.
"Dalih yang sama kemudian digunakan Rezim hari ini untuk melakukan pintasan
atas masalah-masalah yang ada," kata Kontra saat ditemui di lokasi aksi
#GejayanMemanggilLagi di simpang tiga Gejayan, Sleman , Senin (9/3/2020).
Kontra menjelaskan secara garis besar tak kurang ada enam hal yang menjadi
implikasi negatif Omnibus Law .
"Penerapan RUU itu di kemudian hari disebut akan merampas hak-hak dasar warga
negara dan ruang hidup fisik atau non-fisik yang ada di Indonesia," kata Kontra.
Salah seorang anggota Tim Pengkaji ARB, Feri menambahkan dalam RUU Cipta
Kerja ada beberapa hal yang krusial. Salah satunya tentang upah di pasal 88b.
Ketentuan itu merugikan bagi kaum buruh yang diupah berdasarkan lama waktu
kerja.
"Tentang upah ditentukan satuan waktu. Artinya ketika upah ditentukan satuan
waktu, artinya ada potensi upah dibayarkan per jam. Ruginya bagi buruh, ketika
produksi menurun maka buruh bisa saja cuma mendapat 4-5 jam itu akan jelas
menekan daya beli masyarakat yang mayoritas buruh," kata Feri.
Kedua, lanjut Feri, yakni masalah PHK. Menurutnya mekanismenya tidak seperti
dulu lagi, Serikat Buruh tidak dilibatkan dalam PHK.
"Kalau dulu ada mekanisme phPHK, PKWT, dan lain sebagainya. Ada keterlibatan
Serikat Buruh dalam PHK. Tapi dalam RUU Cipta Kerja, Serikat Buruh dihilangkan,"
jelasnya.
Page 61 of 145.
