Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 MARET 2020

Title KORONA MEREBAK, MPBI TUNDA AKSI DEMO OMNIBUS LAW
Media Name investor.id
Pub. Date 18 Maret 2020
Page/URL https://investor.id/business/korona-merebak-mpbi-tunda-aksi-demo-omnib us-law
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

JAKARTA, - Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menunda aksi massa besar-
besaran untuk mengkritisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta
Kerja. Sebelumnya, aksi tersebut rencananya digelar pada Senin (23/3).

MPBI sendiri mewadahi tiga konfederasi besar buruh, yakni Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI),
dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, MPBI berempati terhadap situasi
dan kondisi nasional saat ini akibat pandemi virus korona dan mengharapkan
pemerintah bersama DPR menunda pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

"MPBI berharap pemerintah dan DPR juga berempati dengan situasi penyebaran
korona saat ini dengan menunda pembahasan Omnibus Law Klaster
Ketenagakerjaan," kata Andi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/3).

Andi Gani menegaskan, jika DPR tetap melakukan pembahasan secara sembunyi-
sembunyi dapat dipastikan tidak akan lama massa buruh akan turun ke jalan.

Adapun massa buruh MPBI dari tiga konfederasi yang menyatakan kesiapan aksi di
DPR sudah mencapai 80.300 orang dan jutaan massa MPBI di seluruh Indonesia.

Andi Gani juga mengungkapkan, safari ke beberapa partai politik sudah dilakukan.
Hasilnya membuat partai-partai mulai mengkritisi RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Namun, yang justru paling pertama menyatakan sikap kritisnya PDI Perjuangan.

"Kami menaruh hormat untuk sikap PDI Perjuangan yang sudah disampaikan
melalui Sekjennya Hasto Kristiyanto. Terima kasih juga kepada Bu Megawati,"
ungkapnya.

Presiden KSPI Said Iqbal meminta penundaan aksi buruh jangan malah dijadikan
kesempatan buat DPR untuk melakukan pembahasan secara diam-diam. Apalagi
sampai memaksakan kehendak harus sudah rampung dalam 100 hari pembahasan.

"Kami minta pemerintah dan DPR fokus terhadap penanganan korona. Buruh saja
bisa menunda aksi, DPR harusnya juga bisa menunda pembahasan RUU Omnibus
Law Cipta Kerja," tegasnya.

Page 109 of 142.