Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 MARET 2020
P. 125
Title CEGAH COVID-19, BURUH MINTA AKTIVITAS PRODUKSI DIHENTIKAN
Media Name gatra.com
Pub. Date 18 Maret 2020
https://www.gatra.com/detail/news/472528/kesehatan/cegah-covid-19-buru h-minta-
Page/URL
aktivitas-produksi-dihentikan
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Bandung, Ratusan buruh Bandung Barat (KBB) yang tergabung dalam 4 serikat
pekerja menggelar aksi di Depan Gedung DPRD KBB, Padalarang, Rabu (18/3).
Selain menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, buruh
ingin pemerintah daerah menerbitkan surat penghentian sementara aktivitas
produksi di perusahaan, sebagai upaya antisipasi virus COVID-19.
Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) KBB, Dede Rahmat
mengatakan kelompok buruh adalah elemen paring rentang tertular virus COVID-19.
Pasalnya, selain beraktivitas di ruangan tertutup, buruh kerap bersinggungan
dengan warga negara asing (WNA) sebagai pemilik perusahaan.
Menurut Dede, imbauan pemerintah tentang social distance tidak berlaku bagi buruh
karena aktivitas produksi masih berjalan. Jika pemerintah serius menangani COVID-
19, mestinya bukan saja aktivitas belajar dan kerja ASN yang diberhentikan
sementara. Tapi juga bisa berlaku bagi buruh perusahaan.
"Pertanyaannya mengapa sekolah bisa diliburkan, pelayanan publik bisa diliburkan,
tetapi buruh yang berhadapan secara langsung dengan warga negara asing masih
tetap dipekerjakan," kata Dede saat ditemui di sela-sela demonstrasi.
Pemda DIY Dinilai Lamban Tangani Virus Corona Dengan kondisi itu, buruh
mendesak Pemkab Bandung Barat dan DPRD KBB bisa menerbitkan surat
penghentian sementara aktivitas produksi. Langkah tersebut, lanjut Dede, bukanlah
hal yang baru, karena telah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sukabumi.
"Kita ingin KBB meniru DPRD Sukabumi yang mau menerbitkan surat rekomendasi
penghentian kegiatan produksi. Walau bentuknya berupa himbauan, tapi itu menjadi
kebanggaan bagi kami, karena ada keberanian dari DPRD sebagai antisipasi COVID-
19," terangnya.
Dalam aksi tersebut, buruh berhasil mendapat dukungan DPRD KBB tentang
penolakan Omnibus Law. Ketua DPRD KBB, Rismanto membubuhkan
tandatangannya dalam petisi yang dibawa buruh.
"Alhamdulillah, tadi Ketua DPRD menandatangani petisi penolakan Omnibus Law.
Mereka juga siap melayangkan surat ke pemerintah pusat," pungkas Dede.
Reporter: Kendra Adnan Editor: Bernadetta Febriana.
Page 124 of 142.
