Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 MARET 2020

antisipasi pandemi Covid-19 dengan tujuan memperkecil resiko penularan di tempat
kerja dan menjaga kelangsungan usaha.

6. Dalam hal terdapat pekerja/buruh atau pengusaha yang beresiko, diduga atau
mengalami sakit akibat Covid-19, maka dilakukan langkah penanganan sesuai
standar kesehatan Kementerian Kesehatan.

Skema Pengupahan di Tengah Pandemi Covid-19:

Selain arahan terhdap pekerja/buruh dan pengusaha, Menaker Ida juga membuat
skema perlindungan upah terhadap mereka di tengah pandemi Covid-19.

1. Melarang bagi pekerja/buruh berkategori pasien dalam pemantauan (PDP) untuk
bekerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan. "Upah
mereka tetap dibayarkan penuh," jelas Ida.

2. Bagi mereka yang berkategori suspect dan dilakukan isolasi mandiri sesuai arahan
dokter maka upah juga dibayarkan secara penuh selama masa isolasi mandiri
tersebut.

3. Bagi mereka yang tidak masuk kerja karena positif terjangkit Covid-19, dibuktikan
dengan surat dokter, maka upah juga dibayarkan sesuai peraturan perundangan.

4. Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan
pemerintah di masing-masing daerah guna pencegahan dan penanggulangan Covid-
19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerjanya tidak masuk kerja
dengan pertimbangan kelangsungan usaha, maka perubahan besaran maupun cara
pembayaran upah mereka dilakukan sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan
pekerjanya.

"Saya minta kepada gubernur untuk sampaikan surat ini kepada bupati, wali kota,
serta pemangku kepentingan terkait di wilayah masing-masing," kata Ida.

Reporter: Muhammad Radityo
Sumber : Liputan6.com
[rhm]

Page 35 of 142.