Page 58 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2019
P. 58

Sebagai contoh, jika Anda telah bekerja selama enam bulan penuh di sebuah
               perusahaan, penghitungan THR yang berhak Anda terima adalah masa kerja enam
               bulan dikali jumlah gaji selama satu bulan, lalu dibagi 12 bulan.

               Jika gaji Anda per bulan adalah Rp3 juta dan sudah bekerja selama 6 bulan, maka
               THR yang berhak diterima sebesar Rp1,5 juta. Jadi nominal THR ini berbeda,
               tergantung dari lama kerja Anda telah bekerja serta kebijakan pada perusahaan
               tersebut.
               2. Sanksi Bagi Pelanggar
               [Bintang] Ilustrasi Hukum
               Ilustrasi Hukuman (Sumber Foto: Pexels)

               THR adalah pemberian bonus diluar gaji yang wajib diberikan oleh perusahaan
               kepada setiap karyawannya. Pemberian THR juga maksimal tujuh hari sebelum hari
               raya.

               Jadi, apa sanksi yang bisa diberikan bagi perusahaan yang melanggar ketentuan
               pemberian THR tersebut? Menurut Permenaker 6/2016, sanksi bagi pelanggar aturan
               pemberian THR adalah sanksi administrasi.

               Nah, sanksi lain di antaranya: pemberian teguran tertulis pada perusahaan
               pelanggar, pembatasan kegiatan usaha, penghentian oeprasional sementara pada
               alat produksi, hingga pembekuan badan usaha perusahaan.
               3. Kewajiban Pekerja saat Perselisihan Hak Terjadi
               Ilustrasi bekerja
               Ilustrasi bekerja. Sumber foto: unsplash.com/rawpixel.

               Ada kalanya, karyawan akan merasa bahwa nominal THR yang diterima tidak sesuai
               dengan ketentuan yang berlaku. Jika hal ini terjadi, ada beberapa hal yang bisa
               dilakukan untuk menuntut hak yang berhak diterima.

               Cara pertama adalah dengan melakukan musyawarah bipartit. Kegiatan berunding
               ini dilakukan antara pekerja dengan perusahaan untuk mencapai hasil yang bisa
               diterima oleh kedua belah pihak.

               Jika dalam 30 hari pasca perundingan tidak ada kesepakatan lebih lanjut, pekerja
               dapat mengajukan proses musyawarah tripartit. Pada proses ini, pihak ketiga berasal
               dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi daerah dengan pemberian bukti bahwa
               musyawarah bipartit telah dilakukan namun masih belum mendapatkan
               kesepakatan.

               Musyawarah tripartit perihal perselisihan hak bisa dijalankan dengan bantuan





                                                       Page 57 of 106.
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63