Page 85 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2019

THR-nya diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah
ditetapkan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah.

Sementara itu, bagi pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau
lebih, besaran THR-nya berdasarkan upah 1 bulan yang dihitung berdasarkan rata-
rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Sedangkan bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua
belas) bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap
bulan selama masa kerja.

6. Tak Dapat THR? Segera Lapor ke Posko di Daerah

Menurut Menaker, dirinya akan segera menerbitkan surat edaran THR kepada para
Kepala Daerah dan membuka posko pengaduan THR.

"Bagi pekerja yang THR-nya tidak dibayarkan bisa mengadu ke posko pengaduan
THR yang akan dibuka di dinas-dinas tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta di
tingkat yaitu di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan," jelasnya

7. Teknis Pencairan Gaji ke-13

PP ini menegaskan, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji, pensiun,
atau tunjangan ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

Sementara ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji, pensiun, atau
tunjangan ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

8. Anggaran Gaji ke-13 PNS Mencapai Rp20 Triliun

Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto Harjowiryono mengatakan, besaran
gaji ke-13 PNS dan THR yang akan di bayarkan masing-masing mencapai Rp20
triliun sehingga total sebesar Rp40 triliun. Angka tersebut meningkat dibanding
tahun sebelumnya yang hanya Rp35,8 triliun

Page 84 of 106.