Page 87 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2019
P. 87
Title PP AKAN DIREVISI, TEKNIS PEMBAYARAN THR UNTUK PNS DAERAH CUKUP DENGAN
PERKADA
Media Name bisnis.com
Pub. Date 13 Mei 2019
Page/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20190513/9/921801/pp-akan-direvisi-tek nis-
pembayaran-thr-untuk-pns-daerah-cukup-dengan-perkada
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA -- Pemerintah merespons keluhan dari pegawai negeri sipil (PNS) di
daerah yang mempertanyakan dasar hukum di Peraturan Pemerintah No. 36/2019
terkait dengan mekanisme pembayaran tunjangan hari raya (THR).
Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari
Raya bagi PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara dan Pensiunan, bunyi Pasal 10 Ayat 2
mengatur bahwa teknis pembayaran THR yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dengan Peraturan Daerah.
Padahal, penyusunan Peraturan Daerah disebut tidak mudah dan butuh proses
panjang sehingga tidak akan tuntas dalam waktu dekat.
Menanggapi keluhan PNS di daerah, Pemerintan memberi sinyal akan melakukan
revisi PP No. 36/2019 .
Nantinya, aturan hukum terkait pembayaran THR bagi PNS yang dananya bersumber
dari APBD, cukup dengan menggunakan Peraturan Kepala Daerah.
"Diubah menjadi Perkada," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI)
Kementerian Keuangan Nufransa Wirasakti kepada Bisnis, Senin (13/5/2019).
Jika dibandingka dengan PP terkait dengan pembayaran THR sejenis yang
diterbitkan pada tahun lalu, mekanisme pembayaran THR PNS di daerah memang
tidak secara spesifik diatur.
Pada PP No. 19 Tahun 2018 terkait dengan hal yang sama, saat itu hanya disebutkan
pada Pasal 10 bahwa teknis pelaksanaan PP diatur dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan urusan pemerintahan bidang keuangan.
Page 86 of 106.
