Page 91 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2019
P. 91
"Kita juga akan segera menerbitkan surat edaran THR kepada para Kepala Daerah
dan membuka posko pengaduan THR. Bagi pekerja yang THR-nya tidak dibayarkan
bisa mengadu ke posko pengaduan THR yang akan dibuka di dinas-dinas tingkat
Provinsi dan Kabupaten/Kota serta di tingkat yaitu di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan," tutur Hanif.
Terlambat Bayar THR, Pengusaha Bisa Kena Denda 5 Persen
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan sanksi bagi perusahaan atau
pemberi kerja yang tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada
pekerjanya sesuai dengan ketentuan.
Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri mengungkapkan, pemberian THR
Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada
pekerja.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6
Tahun 2016 tentang Tunjangna Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan.
"Kita minta perusahaan memastikan pembayaran THR sesuai dengan ketentuan yang
berlaku," ujar dia di Jakarta.
Berdasarkan Permenaker tersebut, dalam Bab IV diatur soal denda dan sanksi yang
diberikan kepada perusahaan atau pengusaha yang tidak mengikuti ketentuan soal
pemberian THR. Salah satunya keterlambatan pembayaran THR bagi pekerja.
Pasal 10 Bab IV Permenaker tersebut menyatakan, pengusaha yang terlambat
membayar THR keagamaan kepada pekerja, dikenai denda sebesar 5 persen dari
total THR keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban
pengusaha untuk membayar.
Hal ini juga berlaku bagi pengusaha yang tidak membayar THR kepada pekerjanya.
Pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap
membayar THR keagamaan kepada pekerja.
Page 90 of 106.
