Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MARET 2020
P. 100
Title SELAIN GAJI BEBAS PAJAK, IURAN BP JAMSOSTEK JUGA MAU 'DILIBURKAN'
Media Name detik.com
Pub. Date 12 Maret 2020
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4936625/selain-gaji-be bas-pajak-iuran-
Page/URL
bp-jamsostek-juga-mau-diliburkan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Selain memberikan insentif fiskal, pemerintah juga menyediakan insentif
non fiskal untuk menyelamatkan ekonomi nasional dari wabah corona. Kedua
insentif ini akan diumumkan besok oleh pemerintah.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan
insentif non fiskal yang diberikan berupa relaksasi kredit bagi UMKM dan penundaan
atau pembebasan pembayaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan atau BP
Jamsostek.
"Tapi ini masih belum, masih ada 2 stimulus yang harus dibahas lebih detail lagi
dengan OJK dan BPJS Ketenagakerjaan," kata Susi di kantor Kemenko
Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/3/2020).
Untuk insentif dari OJK, Susi mengaku akan membahas soal relaksasi kredit bagi
UMKM yang benar-benar terdampak virus corona, khususnya UMKM yang
mengandalkan bahan baku dari China dan ekspor ke sana.
"Supaya relaksasi NPL, dulu ada POJK di Palu untuk relaksasi kredit kredit kita tunda
6 bulan, kurang lebih ikuti itu," jelasnya.
Sedangkan untuk insentif yang berasal dari BPJS Ketenagakerjaan, kata Susi baru
mau dibahas mengenai pembebasan atau penundaan pembayaran iuran program.
Saat ini ada beberapa program yang diselenggaran yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK), Jeminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun.
"BPJS usulkan pembebasan atau penundaan iuran beberapa program BPJS, jenis
program banyak JKK, JKM dan sebagainya, akan dilihat mana yang bisa bermanfaat
untuk dorong relaksasi itu," tegasnya.
Usulan insentif non fiskal ini, kata Susi akan difinalkan pada hari ini dan akan
diumumkan secara bersamaan dengan insentif jilid II esok hari. Jadi pemerintah
akan menerbitkan insentif fiskal dan non fiskal.
Untuk insentif fiskal, pemerintah memutuskan untuk menanggung pajak
penghasilan (PPh) pasa 21, menagguhkan PPh pasal 25 dan pasal 22, serta
Page 99 of 158.
