Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MARET 2020
P. 96
Saat ini, dinamika dan perubahan ekonomi global sangat cepat sehingga perlu ada
regulasi yang bisa menyambut perubahan itu. RUU Cipta Kerja menjadi regulasi
diharapkan mampu menjawab permasalahan tersebut.
Di mana, perubahan struktur ekonomi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan
ekonomi di atas 5,7 persen.
"Transformasi ekonomi pun diharapkan lahir agar Indonesia bisa keluar dari jebakan
negara berpendapatan menengah dan menjadi lima besar ekonomi terkuat di dunia
tahun 2045," ujar Arif Budimanta.
RUU Cipta Kerja terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Beberapa substansi yang ada
mengatur soal perizinan, kemudahan berusaha, investasi dan UMK-M atau koperasi
sebanyak 86,5%. Sedangkan sisanya membahas ketenagakerjaan, kawasan
ekonomi, pengenaan sanksi, serta riset dan inovasi.
Sementara Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Reza Yamora
Siregar mengatakan ada beberapa permasalahan yang mendorong dikeluarkannya
RUU Cipta kerja.
Di antaranya kompleksitas dan obesitas regulasi, baik di pusat maupun daerah,
dengan total ada 43.604 peraturan. Selain itu, peringkat daya saing Indonesia yang
masih rendah.
"Berdasarkan hasil survei, beberapa faktor utama permasalahan berbisnis di
Indonesia antara lain korupsi, birokrasi yang tidak efisien, kepastian kebijakan, dan
ketenagakerjaan," ujarnya.
Tingginya angkatan kerja yang tidak atau belum bekerja maupun bekerja tidak
penuh juga menjadi pertimbangan. Dari data yang ada 7,05 juta pengangguran,
2,24 juta angkatan kerja baru, 8,14 juta setengah penganggur, dan 28,41 juta
pekerja paruh waktu. Artinya, ada 45,84 juta atau 34,4% angkatan kerja yang
bekerja tidak penuh.
"Juga perlunya pemberdayaan UMKM dan peningkatan peran koperasi," ujarnya.
RUU ini juga mempertimbangkan kondisi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi
global. Di mana, adanya perang dagang, ketegangan di timur tengah hingga virus
korna cukup berpengaruh terhadap ekonomi dunia dan di Indonesia.
"RUU ini masih terbuka untuk dibahas dan diharmonisasikan di DPR RI. Masukan
dan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang disampaikan kepada
Pemerintah juga akan dibawa dalam pembahasan dengan DPR RI," katanya.
Sementara itu, Wakil Rektor UGM Bidang Kerja Sama dan Alumni, Paripurna pun
mengamini pentingnya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing.
Page 95 of 158.
