Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MARET 2020

Padahal, ketentuan tersebut bertentangan dengan Konvensi International Labour
Organization (ILO) Nomor 131 tentang Penetapan Upah Minimum.

Dalam konvensi ILO, upah minimum ditetapkan melalui mekanisme tripartit.
Melibatkan pemerintah daerah setempat, peng-usaha, dan serikat pekerja.
"Semangat RUU ini mendorong penyebaran pekerja berupah rendah," papar pria
asal Jepang itu.

Sementara itu, aksi massa menolak omnibus law silih berganti muncul di berbagai
daerah. Kemarin giliran Jawa Timur yang bergolak. Ribuan orang yang tergabung
dalam Gerakan Tolak Omnibuslaw (Getol) memenuhi frontage road (FR) barat
Ahmad Yani, Surabaya, kemarin. Mereka menuntut agar presiden menarik dan
membatalkan draf RUU Cipta Kerja yang telah diserahkan ke DPR.

Massa yang berkumpul sejak pukul 13.00 itu memulai aksi di sekitar bundaran
Waru, Sidoarjo. Mereka kemudian bergerak menuju utara dan menggelar aksi serta
orasi di FR barat Ahmad Yani. FR Ahmad Yani ditutup selama aksi berlangsung.

Kepala Divisi Buruh dan Miskin Kota YLBHI-LBH Surabaya Habibus Shalihin
menjelaskan, omnibus law membuat status pekerja tetap bisa dihilangkan dan
diganti menjadi pekerja kontrak atau tidak tetap. Sistem kerja fleksibel juga
dimungkinkan menghilangkan aturan tentang upah minimum.

Pada bagian lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah akan
membuka pintu dialog dengan semua pihak terkait omnibus law. Dia menegaskan,
omnibus law merupakan tuntutan publik untuk membenahi masalah produk hukum
yang begitu banyak. Ma'ruf menggunakan istilah obesitas produk hukum. Salah satu
persoalan yang dia singgung adalah tumpang tindih regulasi. Kemudian, banyaknya
aturan yang berbelit-belit. "Jadi, kalau yang menolak, saya kira sebaiknya bicarakan
hal-hal yang masih belum ada kesepakatan," ucapnya.

Page 70 of 158.