Page 120 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2019

Title DISNAKERTRANS JABAR: BELUM ADA PERUSAHAAN AJUKAN PENANGGUHAN UMK 2020
Media Name jabar.antaranews.com
Pub. Date 13 Desember 2019
https://jabar.antaranews.com/berita/124584/disnakertrans-jabar-belum-a da-perusahaan-
Page/URL
ajukan-penangguhan-umk-2020
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Bandung - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar belum
menerima usulan penanggguhan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2020
dari perusahaan hingga delapan hari batas akhir waktu pengajuan penangguhan
pada 20 Desember 2019.

"Hingga saat ini kami belum dapat laporan untuk penangguhan UMK, yang saya
tahu baru sosialisasi soal UMK. Terakhir 20 Desember untuk pengajuan dan ada sisa
delapan hari, kalau tidak ada ya itu harapan kami. Ini artinya semua menjalankan
ketetapan UMK 2020," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat
M Ade Afriandi di Bandung, Jumat.

Menurut dia, dinas tenaga kerja tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat saat
ini sedang gencar melakukan sosialisasi UMK 2020 kepada seluruh perusahaan di
daerahnya.

Dia mengatakan apabila melihat tren perusahaan yang melakukan penangguhan
UMK dalam dua tahun terakhir, kebanyakan perusahaan garmen dan mereka sudah
melakukan pembahasan masalah dan solusinya melalui task force dalam 100 hari
pertama dirinya bertugas.

"Jadi selama dua tahun hal itu terjadi dari data ternyata selama dua tahun terjadi
down size, tutup operasi ada di perusahaan garmen dan itu tidak bisa dihindari,"
ujar dia.

Menurut dia, untuk penangguhan UMK setidaknya ada tiga syarat yang harus
dipenuhi oleh pemohon dalam hal ini perusahaan dan itu mengacu pada
Permenaker 231.

Perusahaan akan mengajukan penangguhan UMK, kata dia, harus membuat
kesepakatan dengan para pekerja dan di sana ada perundingan.

Syarat yang kedua soal laporan finansial atau keuangan perusahaan hasil audit
akuntan publik dan ketiga ialah orderan atau pesanan pembeli selama dua tahun
terakhir.

Page 119 of 176.