Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2019

Title DISNAKER JABAR HARAP TAK ADA PERUSAHAAN YANG AJUKAN PENANGGUHAN UMK
Media Name detik.com
Pub. Date 13 Desember 2019
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/4821466/disnaker-jabar-harap- tak-ada-
Page/URL
perusahaan-yang-ajukan-penangguhan-umk
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Bandung - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar belum menerima
pengajuan penangguhan Upah Minum Kabupaten/kota (UMK) 2020. Kepala Disnakertrans
Jabar Ade Afriandi berharap ini sinyal positif perusahaan menjalankan kewajibannya dengan
baik.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menetapkan UMK 2020 pada 21 November 2019 dan
perusahaan yang tidak mampu memenuhi ketetapan tersebut bisa mengajukan
penangguhan hingga 20 Desember 2019. Artinya tersisa tujuh hari bagi perusahaan ajukan
penangguhan.

Ade mengatakan, Disnaker 27 kota dan kabupaten di Jabar tengah gencar
menyosialisasikan UMK 2020 kepada seluruh perusahaan. Sekaligus memfasilitasi
perusahaan yang mengajukan penangguhan upah.

"Kami belum dapat laporan (penangguhan UMK) yang saya tahu baru sosialisasi soal UMK.
Terakhir 20 Desember untuk pengajuan, ada sisa 7 hari, kalau tidak ada ya itu harapan
kami, berarti semua menjalankan ketetapan UMK 2020," kata Ade saat dihubungi, Jumat
(13/12/2019).

Menurutnya tren perusahaan yang melakukan penangguhan UMK dalam dua tahun terakhir
kebanyakan perusahaan garmen. Mereka sudah melakukan pembahasan masalah dan
solusinya melalui task force dalam 100 hari pertama Ade bertugas.

"Selama dua tahun hal itu terjadi, dari data ternyata selama dua tahun terjadi down size,
tutup operasi ada di garmen, dan itu tidak bisa dihindari,"ujar dia.

Dia menuturkan, ada tiga syarat yang harus dipenuhi perusahaan dalam permohonan
penangguhan UMK. Syaratnya berdasarkan Permenaker 231. Dijelaskan Ade, perusahaan
akan mengajukan penangguhan harus membuat kesepakatan dengan para pekerja. Kedua,
laporan keuangan perusahaan hasil audit akuntan publik. Ketiga, orderan atau pesanan
pembeli selama dua tahun terakhir.

"Sampai hari ini belum ada, masih sosialisasi oleh Disnaker kabupaten kota sedang berjalan.
Kalau tidak ada pengajuan berarti semua mampu, berharap seperti itu," kata dia.

Sebanyak 53 perusahaan diusulkan untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur
terkait dengan penangguhan UMK 2019. Ke-53 perusahaan yang disepakati dalam rapat
pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jabar tersebut berasal dari 56 perusahaan telah
mengajukan penangguhan. Namun tiga di antaranya mencabut pengajuan penangguhan
UMK tersebut. (mud/tro)

Page 123 of 176.