Page 176 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2019

mengidentifikasi LPK dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja yang akan
menjadi materi utama dalam pendidikan pelatihan vokasi untuk calon pencari kerja.

Ida mencatat saat ini ada sekitar 2 ribu LPK terdaftar di seluruh Indonesia. Selain
itu, Kementerian Ketenagakerjaan akan melihat kompetensi lembaga pelatihan itu,
tidak sekedar terdaftar tapi juga harus terakreditasi. "Pesan Presiden, LPK, BLK,
training center, harus memiliki kompetensi untuk menyelenggarakan pelatihan
vokasi. Jadi benar-benar kita siapkan," ujarnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Aprisindo Firman Bakri menyebutkan salah satu
persoalan yang dihadapi perusahaan yang melakukan relokasi ke daerah yakni
minimnya ketersediaan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan industri. Dia
menjelaskan salah satu faktor yang mendorong perusahaan melakukan relokasi
yakni faktor upah minimum yang dinilai terlalu tinggi di daerah tersebut. Untuk
dapat bertahan dan bersaing, perusahaan memilih untuk pindah ke daerah yang
upah minimumnya relatif rendah.

Tapi ketika relokasi ke daerah baru, Firman mengatakan kendala yang dihadapi
perusahaan sulit menemukan kualifikasi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan. Tapi
dia melihat pemerintah pusat dan daerah sudah mulai mengidentifikasi masalah
tersebut dan mencari solusinya. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yakni
menggelar pendidikan vokasi.

"Seperti di Brebes, Salatiga, dan Jepara, belum tersedia tenaga kerja yang
memadai. Sudah ada program dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian
Ketenagakerjaan untuk melaksanakan pelatihan tenaga kerja agar keterampilan
tenaga kerja bisa sesuai kebutuhan industri," ungkap Firman.

Sekjen OPSI Timboel Siregar menilai program Kartu Pra Kerja punya tujuan yang
baik yaitu meningkatkan skill angkatan kerja. Dia mencatat anggaran yang
disediakan pemerintah untuk program ini sebesar Rp10 triliun untuk 2 juta angkatan
kerja. Timboel mengusulkan program ini dikelola oleh Kementerian
Ketenagakerjaan, bukan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan.

Agar berjalan optimal, Timboel mengusulkan program ini disinergikan dengan
program lain seperti manfaat layanan tambahan (MLT) berupa pelatihan vokasional
yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). "Peran pemerintah selain
menyelenggarakan pelatihan vokasi yakni membuat database untuk dihubungkan
dengan kebutuhan industri yang membutuhkan SDM terlatih (job services)," katanya
di Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Page 175 of 176.