Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JUNI 2020
P. 108
GOJEK TANGGAPI PHK RATUSAN KARYAWAN LANGGAR UU KETENAGAKERJAAN
JAKARTA - Pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 430 pekerja Gojek dinilai langgar
Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Menanggapi hal tersebut Gojek Indonesia memastikan bahwa seluruh hak karyawan yang akan
meninggalkan perusahaan dipenuhi sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di
Indonesia. Yakni, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Terkait isi surat elektronik (e-mail) dari Co-CEO Gojek yang menjelaskan mengenai pesangon,
dapat kami sampaikan bahwa e-mail tersebut bersifat global dan ditujukan ke seluruh karyawan
di seluruh negara dimana Gojek beroperasi," ujar Chief Corporate Affairs Gojek, Nila Marita
dalam keterangan resminya, Minggu (28/6).
Ia menjelaskan, Co-CEO Gojek juga telah menjelaskan mengenai keputusan dan perubahan
strategi perusahaan di 16 sesi pertemuan (townhall) dengan karyawan. Acara itu kemudian
dilanjutkan dengan sesi pertemuan tatap muka antara setiap karyawan terdampak dengan
atasannya masing-masing dan juga perwakilan HRD.
"Pemberian pesangon mengikuti peraturan yang berlaku di masing-masing negara termasuk di
Indonesia," ujarnya.
Selain pesangon sesuai UU Ketenagakerjaan , kata dia, para karyawan yang akan
meninggalkan perusahaan juga mendapat dukungan lainnya dari Gojek antara lain, asuransi
kesehatan, peralatan kerja, dukungan transisi karir serta dukungan lainnya sebagaimana
disebutkan dalam pemberitahuan kepada karyawan.
"Hal ini merupakan keputusan sulit bagi kami di Gojek. Kami melakukan upaya terbaik untuk
mendukung para karyawan agar mereka dapat meneruskan perjalanan karir mereka ke depan.
Mereka yang meninggalkan perusahaan akan selalu menjadi keluarga bagi kami dan merupakan
bagian penting dari sejarah Gojek," ucapnya.
107
