Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 OKTOBER 2019
P. 42
Title TOLAK UMP 2020, RIBUAN BURUH KEPUNG KEMNAKER BESOK
Media Name liputan6.com
Pub. Date 30 Oktober 2019
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4098561/tolak-ump-2020-ribuan-bur uh-kepung-
Page/URL
kemnaker-besok
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Ribuan buruh dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten akan menggelar aksi unjuk rasa
di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Aksi tersebut akan dilakukan
pada 31 Oktober 2019, besok.
"KSPI menuntut agar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
pengupahan segera direvisi. Apalagi Presiden Jokowi sudah berulangkali
menegaskan sikapnya untuk merevisi," jelas Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal, mengutip dari keterangan tertulis, Rabu (30/10/2019)
Dalam PP 78/2015 diatur, formula kenaikan UMP/UMK berdasarkan inflansi dan
pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional. Tahun ini, besaran inflasi yang digunakan
adalah sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen.
Dengan demikian kenaikan UMP/UMK tahun 2020 sebesar 8,51 persen.
KSPI menuntut kenaikan UMP/UMK 2020 yang berkisar antara 10 hingga 15 persen.
Kenaikan sebesar ini, kata Iqbal, didasarkan pada survei pasar mengenai kebutuhan
hidup layak yang sudah ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.
Buruh meminta agar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah segera mengabulkan
tuntutan buruh.
Selain mengenaikan upah, buruh juga menolak Peraturan Presiden Nomor 75 tahun
2019 terkait dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dalam Perpres tersebut, iuran
BPJS Kesehatan Kelas 3 yang sebelumnya 25.500 naik menjadi 42 ribu, Kelas 2 dari
51 ribu menjadi 110 ribu dan Kelas 1 dari 80 ribu menjadi 160 ribu.
KSPI mengaku kenaikan iuran BPJS Kesehatan merugikan rakyat. Apalagi kenaikan
tersebut dilakukan di tengah perekonomian yang sedang sulit.
"Pemerintah harus sadar, iuran BPJS akan ditanggung satu keluarga. Jika dalam
satu keluarga terdiri dari 5 orang, maka untuk Klas 3 harus membayar 210 ribu per
bulan. Bayangkan masyarakat di Kebumen dan Sragen yang UMK nya hanya 1,6
juta. Mereka harus mengeluarkan 10 persen lebih untuk membayar BPJS. Itu akan
mencekik rakyat kecil," tegas Iqbal.
Page 22 of 172.
