Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 OKTOBER 2019
P. 43
"Sekali lagi, tuntutan kami dalam aksi ini adalah tolak PP 78/2015 tentang
Pengupahan, tolak Perpres 75/2019 terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan
naikkan upah minimum 2020 berkisar 10 hingga 15 persen," tegas Said.
Reporter: Chrismonica
Iuran BPJS Kesehatan Resmi Naik, Cek Besaran Tarifnya
Pemerintah resmi menerbitkan aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pada 24
Oktober 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Sebelumnya, ketentuan tersebut memang tertuang dalam Peraturan Presiden
Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Mengutip laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Rabu (30/10/2019),
Perpres ini mengubah Pasal 29 sehingga menjadi berbunyi:
1. Iuran bagi Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan dan
penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp 42 ribu per
orang per bulan.
2. Besaran Iuran sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus
2019. Adapun iuran bagi Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) yang terdiri atas
Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS,
Prajurit, Anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, dan Pekerja/pegawai
sebagaimana dimaksud yaitu sebesar 5 persen dari Gaji atau Upah per bulan.
Dalam pasal 30 ayat 2 disebutkan, "Iuran sebagaimana dimaksud dibayar dengan
ketentuan sebagai berikut: a. 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja; dan b. 1 persen
dibayar oleh Peserta."
Kewajiban Pemberi Kerja dalam membayar Iuran dilaksanakan oleh:
a. Pemerintah Pusat untuk Iuran bagi Pejabat Negara, PNS pusat, Prajurit, Anggota
Polri, dan Pekerja/pegawai instansi pusat; dan
b. Pemerintah Daerah untuk Iuran bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah,
pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, PNS daerah, kepala desa
dan perangkat desa, dan Pekerja/pegawai instansi daerah.
Kemudian dalam Pasal 30 ayat 4, disebutkan "Iuran sebagaimana dimaksud
dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan melalui kas
negara kecuali bagi kepala desa dan perangkat desa.
Page 23 of 172.
