Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 MARET 2019
P. 64
diskriminasi di tempat kerja, yang dituangkan melalui pembuatan PKB di
perusahaan," katanya.
Retna menambahkan, diskriminasi merupakan segala bentuk pembedaan,
pengabaian, pengistimewaan atau pilih kasih yang dilakukan berdasarkan ras, warna
kulit, jenis kelamin, agama, paham politik, pencabutan (ekstraksi) secara nasional,
atau asal usul sosial dan kondisi fisik (penyandang disabilitas dan HIV/AIDS) yang
berdampak pada penghapusan atau hambatan terhadap kesetaraan kesempatan
atau perlakuan dalam pekerjaan.
Menurutnya, dasar ketenagakerjaan nasional melalui perlindungan kepada pekerja
atau buruh sejak proses sebelum bekerja, selama bekerja dan sesudah bekerja,
juga termuat dalam Pasal 5 dan 6 UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Ketenagakerjaan.
Selain memperingati 100 tahun International Labour Organization (ILO), Retna
menegaskan bahwa dialog ini digelar dengan tujuan untuk meningkatkan komitmen
seluruh pihak terkait, untuk menerapkan syarat kerja non diskriminasi di tempat
kerja dalam upaya menghapus segala bentuk diskriminasi dalam ketenegakerjaan.
Kadisnakertrans Provinsi Banten, Al Hamidi, dalam sambutannya mewakili Dirjen
PHI Jamsos Kemnaker, mengatakan, untuk mewujudkan kesetaraan dan perlakuan
sama dalam pekerjaan, maka segala kebijakan termasuk pelaksanaanya ditujukan
untuk menghapuskan diskriminasi di dunia kerja. Hal tersebut, kata Hamidi, selaras
dengan tujuan Konvensi ILO No.100 tentang pengupahan yang sama bagi pekerja
laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya, yang telah diratifikasi
UU Nomor 80 Tahun 1957 dan Konvensi ILO No.111 tentang Diskriminasi dalam
Pekerjaan dan Jabatan, yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 21 Tahun 1999.
"Salah satu pilar untuk mewujudkan pekerjaan yang layak adalah dengan
memperhatikan hak-hak mendasar di tempat kerja. Salah satunya, mencegah
terjadinya diskriminasi di tempat kerja, " katanya.
Hamidi berpendapat, hal ini dapat dimulai sejak proses rekruitmen dan sedang
bekerja, termasuk dimulai saat tanda tangan PP PKB. Selain itu, tak ada perbedaan
antara pekerja laki-laki dan perempuan dan jabatan-jabatan tertentu di perusahaan-
perusahaan.
"Hak-hak perempuan harus diberikan sesuai peraturan UU yang belaku, termasuk
sarana hubungan industrial dipenuhi pihak perusahaan. Semua itu dapat
diantisipasi, termasuk diskriminasi setelah bekerja," katanya.
"Disnaker Banten sudah melakukan pembinaan terhadap tenaga kerja perempuan,
termasuk melindungi pekerja perempuan dimalam hari dan melindungi hak-haknya,"
katanya.
Page 63 of 100.
