Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 FEBRUARI 2020
P. 87
Title KSPI BERHARAP RUU OMNIBUS LAW SEJAHTERAKAN PEKERJA
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 01 Februari 2020
https://mediaindonesia.com/read/detail/287193-kspi-berharap-ruu-omnibu s-law-
Page/URL
sejahterakan-pekerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
KETUA Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Ristadi mengatakan tidak
pernah menolak program pemerintah dalam menarik investasi ke Indonesia terkait
rancangan undang-undang Omnibus Law.
"Jangan salah tafsir, serikat pekerja menolak program pemerintah untuk menarik
investasi, menumbuhkan dunia usaha kemudian untuk menyerap pengangguran,
jangan salah tafsir dulu. Kami tidak menolak itu, yang kami kritisi adalah soal
bagaimana kemudian soal perlindungan dan soal kesejahteraan para pekerja,"
ungkap Ristadi di Jakarta, Sabtu (1/2).
Namun, menurut Ristadi, selama ini pemerintah tidak pernah melibatkan serikat
buruh dalam merancang Undang-Undang Omnibus Law yang berkaitan dengan
tenaga kerja.
"Di entry point itu (perlindungan dan kesejahteraan pekerja) kami selama ini
menyampaikan kritik kepada pemerintah kenapa kami tidak dilibatkan, belum apa-
apa sudah diinformasikan ke publik bahwa seolah-olah draft RUU Cipta Lapangan
Kerja ini sudah menjadi barang jadi," tambahnya.
Ristadi berharap dialog antara pemerintah dan rakyat bisa terjalin terkait RUU
Omnibus Law tersebut. Ia menegaskan bahwa kunci dari dialog tersebut adalah
niat baik pemerintah untuk membuka akses draft RUU Omnibus Law ke publik.
"Tentu kritik kami dalam koridor yang rasional dan objektif tentu untuk kepentingan
nasional dan bangsa," tuturnya.
Praktisi hukum dan Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, Johan Imanuel,
mengatakan bahwa Omnibus Law ini harus memperoleh kesatuan hukum dan
kepastian hukum.
"Sehingga muatan materinya harus berisi perintah yang masuk akal dan dapat
diterima oleh kesejahteraan umum, kemudian juga harus berdasarkan asas hukum
yang sudah berlaku dalam perundang-undangan di Indonesia," ujar Johan .
"Sebaiknya pemerintah sebagai perancang Omnibus Law, harus memberi akses
seluas-luasnya untuk partisipasi publik dalam memberikan masukan, saran dan
kritik, sehingga nanti tidak menjadi polemik dan juga bahkan diuji ke mahkamah
konstitusi oleh publik," pungkasnya.
Page 86 of 186.
