Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 FEBRUARI 2020
P. 85
Title DPR: OMNIBUS LAW CIPTAKER BISA RAMPUNG BILA SEMUA ELEMEN BERSATU
Media Name suaramerdeka.com
Pub. Date 01 Februari 2020
https://www.suaramerdeka.com/news/baca/215867/dpr-omnibus-law-ciptaker -bisa-
Page/URL
rampung-bila-semua-elemen-bersatu
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan penyelesaian pembahasan RUU
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) rampung dalam 100 hari. Hal
tersebut diapresiasi Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena. Menurutnya,
pembahasan sebenarnya bisa lebih cepat dari 100 hari untuk diselesaikan pihaknya
dan pemerintah.
"Sejauh ada komitmen bersama semua fraksi plus pemerintah, buruh dan lain-lain,
waktu itu menjadi lebih relatif. Bisa lebih cepat 100 hari," kata Melki Lana Lena,
dalam diskusi Sindo Trijaya, di Hotel Ibis Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu
1 Februari 2020.
Menurutnya pembahasan di DPR bisa lebih cepat kalau semua elemen saling
bersatu. Mengingat Omnibus Law Ciptaker melibatkan juga pengusaha, buruh, maka
semua elemen ini harus juga bisa diajak duduk bersama.
Untuk itu, dirinya mengimbau agar buruh tidak melakukan aksi demonstrasi tetapi
mengirimkan delegasinya untuk berdiskusi di dalam DPR. Menurutnya, jika itu
dilakukan maka pembahasan bisa rampung dalam waktu yang singkat.
Terjadinya aksi-aksi demonstrasi dalam rentan waktu lama dan jumlah besar, akan
berpengaruh pada pembahasan dan perundingan di DPR. Terkait dengan adanya
pemahaman Omnibus Law sebagai bentuk pertarungan antara investor dan buruh,
Melki menilai tidak tepat juga. Karena setiap peraturan jika dimaknai positif, bisa
menjadi positif.
"Kita harus keluar dari perangkat seolah-olah UU ini pasti menguntungkan salah
satu unsur," katanya.
Dia memastikan, DPR dan seluruh partai pasti membela rakyat dalam hal ini adalah
buruh. Tetapi negara juga membutuhkan pengusaha dalam membangun dan
menciptakan lapangan kerja. Maka perlu ada perundingan, duduk bersama ketika
nanti draft RUU ini diterima oleh DPR.
"Tak mungkin buruh bekerja kalau pengusaha tak bisa buka usaha," katanya.
Page 84 of 186.
