Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 FEBRUARI 2020
P. 80
Ristadi membeberkan, salah satu poin yang disoroti para buruh dan serikat pekerja
yakni, soal adanya isu aturan upah per-jam. Dari isu yang diterima, kata Ristadi,
para pekerja yang bekerja dibawah 8 jam nantinya akan dikenakan upah per-jam.
"Karena mungkin dalam omnibus law ini akan dilakukan, diatur upah per jam, atau
fleksibilitas jam kerja. Pekerjaan yang dilakukan dalam satu hari itu di bawah 8 jam
upahnya akan diatur dalam per jam, tapi yang 8 jam ke atas itu diatur dengan upah
minimum," bebernya.
Tak hanya itu, para buruh dan serikat pekerja juga menyoroti isu aturan pesangon
serta adanya rumor penghapusan jaminan sosial. Padahal, tekan Ristadi, isu aturan
pesangon itu belum jelas asal-usulnya darimana.
"Jadi berita yang beredar akhirnya yang dibaca oleh teman-teman tentang omnibus
law ini akan menghapus upah minimum, akan menghapus pesangon, akan
menghapus jaminan sosial, kemudian TKA akan bebas masuk ke Indonesia. Itu yg
paling krusial. Kemudian, Kami belum pernah mendengar dari statemen dari
pemerintah," ucapnya.
Sekadar informasi, Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo
(Jokowi) memutuskan menyatukan semua aturan dari beberapa Undang-Undang ke
dalam RUU Omnibus Law. Terindikasi ada kurang lebih 79 UU dan 1.229 pasal yang
terdampak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Angka ini masih mungkin berubah,
menyesuaikan dengan hasil pembahasan bersama Kementerian dan Instansi terkait.
Menurut pemerintah ada tiga manfaat penerapan Omnibus Law. Pertama,
menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan. Kedua,
efisiensi proses perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan
perundang-undangan.
(fid).
Page 79 of 186.
