Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 FEBRUARI 2020
P. 81
Title RUU OMNIBUS LAW, BUKAN HANYA SOAL PENGUSAHA-BURUH TAPI MASALAH BANGSA
Media Name okezone.com
Pub. Date 01 Februari 2020
https://economy.okezone.com/read/2020/02/01/320/2161692/ruu-omnibus-la w-bukan-
Page/URL
hanya-soal-pengusaha-buruh-tapi-masalah-bangsa
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA - Pemerintah menyatakan draft Rancangan Undang-Undang (RUU)
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sedang dalam proses finalisasi. Dalam RUU
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dimaksudkan untuk memudahkan investasi
supaya menciptakan lapangan kerja. Salah satunya mengatur skema pemberian
upah per jam dari sebelumnya upah per bulan. Upah dibayar per jam khusus untuk
waktu di bawah 8 jam, sedangkan waktu kerja di atas 8 jam akan sesuai upah
minimum.
Pakar Hukum Ketenagakerjaan Prof Dr Payaman Simanjuntak menyatakan RUU
Omnibus Law mempunyai tujuan untuk mendorong investasi luar negeri dan
domestik khususnya UMKM supaya menciptakan lapangan kerja. Hak buruh dan
pekerja tidak berubah. RUU Omnibus Law disederhanakan untuk investasi termasuk
pajak. Bertujuan mempermudah memperkerjakan tenaga kerja, jika tenaga asing
dibutuhkan boleh dipakai.
"RUU Omnibus Law bertujuan mempermudah investasi supaya menciptakan
lapangan kerja. Kalau tenaga asing dibutuhkan boleh dipakai," kata Payaman dalam
diskusi MNC Trijaya bertajuk Omnibus Law & Kita di Jakarta, Sabtu (1/2/2020).
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional Ristadi menambahkan,
pemerintah mempunyai masalah pengangguran. Melalui undang-undang
sebelumnya implementasinya masih berat. persoalan untuk pengusaha izin waktu
dan biaya yang tidak ada kepastian.
Persoalan bagi pekerja banyak yang tidak diberikan sesuai upah minimum. "Dari
1000 pekerja yang tersebar di Jawa, hanya 6 orang mendapatkan upah minimum,"
ujar Ristadi.
Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri Anton J. Supit
mengatakan RUU Omnibus Law bukan hanya membahas masalah ketenagakerjaan
saja yang merupakan sektor buruh dan pengusaha, tetapi ini adalah masalah
bangsa. Mempersoalkan kepentingan bangsa terkait masalah pengangguran.
"Omnibus Law bertujuan mengatasi pengangguran. Persoalan bangsa, bukan hanya
buruh dan pengusaha," imbuh Anton. (dni)
Page 80 of 186.
