Page 30 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 SEPTEMBER 2021

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, Minggu (19/9/2021), berpendapat, Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional sebenarnya sudah sejak lama menyusun desain sistem
perlindungan sosial, termasuk skema PBI bagi program Jamsostek. Pasal 14 Undang-Undang No
40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pun mengatur, pemerintah harus bertahap
mendaftarkan masyarakat penerima bantuan iuran sebagai peserta BPJS, bukan hanya untuk
jaminan kesehatan, melainkan juga jaminan ketenagakerjaan.

Namun, realisasinya menghadapi kendala, seperti masalah pendataan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan PBI oleh Kementerian Sosial. "Sebelum Covid-19, pemerintah
berjanji PBI Jamsostek akan dijalankan bertahap mulai Januari 2021," ujarnya.

Ia berharap, proses pendataan dan pembenahan regulasi terkait PBI Jamsostek bisa rampung
awal tahun 2022 seiring mulai berlakunya program Jaminan Kehilangan Pekeijaan (JKP) untuk
pekeija formal yang terkena pemutusan hubungan kerja. Manfaat Jamsostek bagi pekeija
informal harus dioptimalkan sebagaimana bagi pekerja formal.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mendorong agar pemerintah daerah lebih
aktif memperluas kepesertaan BP Jamsostek dari sektor informal. Per 31 Desember 2020, jumlah
peserta bukan penerima upah atau pekeija informal di BP Jamsostek adalah 2,49 juta orang.

Menurut Ida, dengan membayar iuran program Rp 16.800 per bulan, pekerja akan mendapat
jaminan kecelakaan keija yang manfaatnya berupa pengobatan tanpa batas biaya dan jaminan
kematian yang manfaatnya akan diterima ahli waris dalam bentuk santunan tunai jika peserta
meninggal.

"Kalau ada yang meninggal, pendidikan anaknya ditanggung sampai perguruan tinggi, tidak
hanya satu anak, tetapi dua anak. Itu salah satu cara melahirkan generasi baru yang masa
depannya kita pikirkan dari sekarang," ujarnya. (AGE)

29