Page 426 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 SEPTEMBER 2021

Hal itu disampaikan Menaker Ida pada acara Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan bagi
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sekaligus memberikan secara simbolis santunan kepada
keluarga pekerja kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Cilegon, Banten, Jumat (17/9/2021).

Menaker Ida menyatakan bahwa, jumlah pekerja informal jauh lebih banyak dibanding pekerja
formal (pekerja penerima upah). Namun, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih didominasi
oleh pekerja formal.

Padahal, menurutnya, baik pekerja formal maupun informal, keduanya memiliki risiko kerja.
Apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 ini membuat siapa pun seharusnya merasa perlu untuk
mendapatkan jaminan sosial.

"Para pekerja seperti guru honorer, guru ngaji, marbot masjid, pengemudi ojek online, nelayan,
petani, mereka semua sangat rentan dalam melakukan pekerjaan, jadi ini penting untuk
pemerintah daerah memberikan perlindungan sosial baik kedepannya," ujarnya.

Pada kesempatan ini, Menaker Ida turut berdiskusi dengan salah satu keluarga penerima
santunan sekaligus sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yakni Ibu Mulyati suami dari Alm
Syarifuddin yang telah meninggal dunia. Santunan yang diberikan berupa bantuan beasiswa
kepada Putrinya, berupa beasiswa pendidikan sampai lulus perguruan tinggi.

Menurutnya, dengan membayar iuran program mulai Rp16.800 per bulan, pekerja akan
mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang manfaatnya berupa
pengobatan tanpa batas biaya, serta Jaminan Kematian (JKm) yang manfaatnya akan diterima
ahli waris jika peserta meninggal dunia berupa santunan uang tunai.

"Jadi kalau ada yang meninggal maka pendidikan anaknya ditanggung sampai perguruan tinggi.
Kemudian yang di-cover tidak hanya satu anak, tapi dua anak. Itu salah satu cara kita melahirkan
generasi-generasi baru yang masa depannya sudah kita pikirkan," ucapnya. CM (srf).

425