Page 684 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 SEPTEMBER 2021

KEMNAKER TERUS PERKUAT KOMITMEN BIDANG KETENAGAKERJAAN UNTUK
DISABILITAS DI DAERAH
Kementerian Ketenagakerjaan terus mempercepat implementasi Unit Layanan Disabilitas (ULD)
Bidang Ketenagakerjaan di daerah untuk melindungi hak para penyandang disabilitas dalam
mendapatkan kesempatan kerja dan berwirausaha.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
(Binapenta dan PKK) Kemnaker, Suhartono menyatakan, isu disabilitas senantiasa hadir sejalan
dengan isu kesetaraan, inklusi, dan non diskriminasi yang memiliki keterkaitan dalam semua sisi
termasuk bidang ketenagakerjaan.

"Secara asasi, kita memerlukan hubungan ketenagakerjaan yang menghormati keberagaman,
kemampuan, dan potensi setiap individu di lingkungan kerja yang mampu mewadahi berbagai
perbedaan latar belakang termasuk kondisi disabilitas," kata Dirjen Suhartono saat membuka
secara virtual Rakor Percepatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang
Ketenagakerjaan Wilayah Provinsi Jambi, Kamis (16/9).

Ia mengatakan, dalam mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan inklusi di Indonesia
Kemnaker telah menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.
Selain itu, isu disabilitas ini adalah isu lintas sektoral yang penanganannya memerlukan
keterlibatan seluruh pemangku kebijakan bersama antara Kemnaker dengan Kemenko Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kemendagri, serta Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas.

"Perlunya keterlibatan bersama dalam melaksanakan kegiatan percepatan penyelenggaraan Unit
Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan tahun 2021, baik dalam lingkup nasional
maupun regional Provinsi dan Kabupaten/Kota," katanya Menurut Dirjen Suhartono, Menaker
Ida Fauziyah memilik concern yang tinggi terhadap isu disabilitas, khususnya bidang
Ketenagakerjaan. Oleh karenanya, ia meminta agar ULD ini bisa dapat diimplementasikan
secepatnya "Ini bisa menjadi momentum yang tepat dari sisi ketenagakerjaan bagi saudara-
saudara kita penyandang disabilitas," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, menjelaskan, ini merupakan langkah yang
tepat dalam menyamakan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, juga dunia usaha baik
swasta, BUMN, BUMD serta memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan
yang layak dan meningkatkan sinergi program khususnya dilingkup Provinsi Jambi "Saya
meminta OPD terkait untuk menyiapkan unit layanan disabilitas dan bermitra dengan dunia
usaha dan industri dalam upaya meminimalisasi angka pengangguran terutama pada tenaga
kerja disabilitas," kata Wagub Abdullah.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jambi akan terus mengoptimalkan pembentukan ULD Bidang
Ketenagakerjaan untuk memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah.
[hrs].

683