Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 DESEMBER 2019
P. 55
Title LEGISLATOR: HARUS ADA ARAH JELAS PENERIMA KARTU PRAKERJA
Media Name jabar.antaranews.com
Pub. Date 11 Desember 2019
https://jabar.antaranews.com/internasional/berita/1204144/legislator-h arus-ada-arah-
Page/URL
jelas-penerima-kartu-prakerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Pemerintah diminta memiliki arah yang jelas tentang siapa penerima manfaat dari
program Kartu Prakerja, ujar anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Netty Prasetyani di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan rencana Kartu Prakerja ini seakan memberi kabar baik bagi pencari kerja di
Indonesia.
"Oleh sebab itu jangan sampai terjadi kisruh seperti BPJS, di mana banyak orang yang
seharusnya masuk sebagai penerima bantuan iuran tapi tidak masuk," kata dia.
Netty pun mengingatkan agar pemberian program pelatihan dan pembekalan kerja melalui
Balai Latihan Kerja (BLK) dioptimalkan.
Menurut Netty, kondisi BLK di daerah beragam, ada yang mati suri, ada yang tinggal papan
namanya saja.
Oleh karena itu harus ada program revitalisasi BLK, termasuk bagaimana menajamkan
orientasi BLK. Jangan sampai juga pelatihan di BLK tidak sesuai dengan kebutuhan industri
yang ada.
Menurut dia pelatihan yang diberikan harus bisa merespons perkembangan revolusi 4.0.
dan kebutuhan era disrupsi.
"Persoalannya bukan hanya keahlian pencari kerja, tapi juga keberadaan lowongan kerja
yang sesuai dengan keahlian itu," kata Netty.
Pemerintah harus dapat menyediakan lapangan pekerjaan sesuai dengan pelatihan dari
peserta Kartu Prakerja.
"Program Kartu Pra-Kerja pun kan masih menjadi polemik di DPR tentang lembaga yang
bertanggung jawab atas program ini dan mekanisme pengawasannya. Nah, leading
sectornya Kemenaker atau Kemenko Perekonomian. Seharusnya Kemenaker yang secara
teknis mengurusi pekerja dan jadi mitra DPR RI, bukan Kemenko Perekonomian," ucap dia.
Netty juga mengingatkan kembali soal defisit APBN yang bisa melebar mengingat defisit
BPJS Kesehatan belum ada solusi jitu.
"Belum lagi BUMN banyak yang merugi, tenaga honor pemerintah masih banyak yang
belum jelas sumber penggajiannya, bahkan hutang negara kepada asing semakin
melambung. Jangan sampai wacana kartu pra kerja ini hanya jadi angin segar sejenak bagi
pencari kerja dan akhirnya hanya menjadi isapan jempol," ucap dia.
Page 54 of 110.
