Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 DESEMBER 2019
P. 56

Title          LEGISLATOR: HARUS ADA ARAH JELAS PENERIMA KARTU PRAKERJA
               Media Name     antaranews.com
               Pub. Date      11 Desember 2019
                              https://www.antaranews.com/berita/1204144/legislator-harus-ada-arah-je las-penerima-
               Page/URL
                              kartu-prakerja
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               Jakarta - Pemerintah diminta memiliki arah yang jelas tentang siapa penerima
               manfaat dari program Kartu Prakerja, ujar anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi
               Partai Keadilan Sejahtera Netty Prasetyani di Jakarta, Rabu.

               Dia mengatakan rencana Kartu Prakerja ini seakan memberi kabar baik bagi pencari
               kerja di Indonesia.

               "Oleh sebab itu jangan sampai terjadi kisruh seperti BPJS, di mana banyak orang
               yang seharusnya masuk sebagai penerima bantuan iuran tapi tidak masuk," kata
               dia.

               Netty pun mengingatkan agar pemberian program pelatihan dan pembekalan kerja
               melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dioptimalkan.

               Menurut Netty, kondisi BLK di daerah beragam, ada yang mati suri, ada yang tinggal
               papan namanya saja.

               Oleh karena itu harus ada program revitalisasi BLK, termasuk bagaimana
               menajamkan orientasi BLK. Jangan sampai juga pelatihan di BLK tidak sesuai
               dengan kebutuhan industri yang ada.

               Menurut dia pelatihan yang diberikan harus bisa merespons perkembangan revolusi
               4.0. dan kebutuhan era disrupsi.

               "Persoalannya bukan hanya keahlian pencari kerja, tapi juga keberadaan lowongan
               kerja yang sesuai dengan keahlian itu," kata Netty.

               Pemerintah harus dapat menyediakan lapangan pekerjaan sesuai dengan pelatihan
               dari peserta Kartu Prakerja.

               "Program Kartu Pra-Kerja pun kan masih menjadi polemik di DPR tentang lembaga
               yang bertanggung jawab atas program ini dan mekanisme pengawasannya. Nah,
               leading sectornya Kemenaker atau Kemenko Perekonomian. Seharusnya Kemenaker
               yang secara teknis mengurusi pekerja dan jadi mitra DPR RI, bukan Kemenko
               Perekonomian," ucap dia.




                                                       Page 55 of 110.
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61