Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 DESEMBER 2019
P. 80
Pencari kerja lainnya asal Soreang, Kabupaten Bandung, Fera Rahmawati (20),
mengatakan program kartu pra-kerja ini harus diawasi realisasinya sehingga tepat
sasaran dan dimanfaatkan oleh pencari kerja yang membutuhkannya.
"Saya belum tahu gimana nanti pelaksanaannya tepatnya dan kapan. Cuma saya
berharap sih nanti dibedakan programnya, ada yang buat fresh graduated, buat
yang di-PHK, atau yang ingin pindah kerja," katanya.
Fera mengatakan jangan sampai program ini pun salah sasaran dan dimanfaatkan
oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penyelenggara pelatihan kerja pun,
katanya, harus diseleksi serius sehingga lulusannya dapat bekerja sesuai keinginan
lapangan kerja.
"Ya awas aja kalau nantinya malah banyak balai pelatihan kerja yang bohongan.
Atau yang beneran ada, kita kursus di sana, tapi pas lulus malah tidak diakui
industri," katanya.
Berdasarkan berita yang dilansir Kompas.com, kartu pra-kerja adalah kartu bantuan
pelatihan vokasi yang akan diberikan kepada pencari kerja, pekerja buruh aktif dan
terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk meningkatkan kompetensi.
Dikutip dari Data Kementerian Keuangan, definisi kartu pra-kerja merupakan kartu
yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan
pelatihan vokasi (skilling dan re-skilling).
Skilling menyasar bagi pencari kerja berstatus fresh graduate baik baru lulus sekolah
maupun kuliah. Sementara re-skilling menyasar pekerja ter-PHK (Pemutusan
Hubungan Kerja) atau berpotensi ter-PHK.
Pembekalan bertujuan memberikan keterampilan yang berbeda atau baru untuk alih
profesi misalnya menjadi wirausaha. Tujuan program kartu pra-kerja adalah
mengurangi pengangguran maupun mencegah pengangguran kembali.
Kartu ini juga digunakan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi kerja.
Pemerintah menyediakan anggaran senilai Rp 10 triliun untuk program kartu pra-
kerja pada 2020.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan biaya tersebut termasuk untuk
pelatihan dengan perkiraan biaya sebesar Rp 3-7 juta per orang.
Kemudian, dana tersebut juga dialokasikan untuk membiayai sertifikasi dengan
estimasi biaya tertinggi Rp 900.000.
Lalu, insentif yang diberikan setelah pelatihan sebesar Rp 500.000 dan terakhir
biaya pengisian survei yang dilakukan tiga kali serta diberikan insentif sebesar Rp
50.000. Sehingga, total manfaat per peserta Rp 3,65 juta hingga Rp 7,65 juta.
Page 79 of 110.
