Page 57 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2019
P. 57
"Jadi jelas kami tadi meminta presiden mendrop RUU tersebut yang ternyata
drafnya belum ada sama sekali. Nah ini kan isunya hoax, luar biasa. Draf resmi dari
pemerintahnya belum ada. Kita belum terima, tapi di anggota drafnya beredar
begitu masif," ungkapnya.
Terkait dengan PP 78/2015 tentang Pengupahan, Andi mengatakan agar dalam
proses revisi melibatkan semua pihak. "PP 78/2015, kami usulkan presiden duduk
bersama buruh dan pengusaha. Supaya didengar itu semua pihak tidak hanya buruh
tapi juga pengusaha didengar masukannya," paparnya.
Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan bahwa rencana kenaikan iuran BPJS
kesehatan akan membebani buruh. Dia pun meminta agar hal tersebut
dipertimbangkan kembali.
"Kami mengatakan iuran BPJS kelas III akan memberatkan rakyat dan menurunkan
daya beli. Oleh karena itu kami mengusulkan dan menyarankan kepada beliau untuk
dipertimbangkan agar iuran kelas III tidak dinaikkan," tuturnya.
Said juga merekomendasikan agar Menteri Tenaga Kerja (Menaker) mendatang diisi
dari orang-orang serikat pekerja. "Presiden akan mempertimbangkan, termasuk
kami mengusulkan kementerian tenaga kerja dari serikat buruh," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi mengatakan akan menampung masukan
yang ada. Termasuk dalam hal rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Jokowi
mengatakan akan menghitung agar tidak membebani dan juga tidak menyebabkan
defisit.
"Itu juga usulan, kita pertimbangkanlah. Karena memang kita harus berhitung harus
berkalkulasi. Nanti kalau kenaikan BPJS tidak kita lakukan yang terjadi juga defisit
besar di BPJS. Semuanya dihitung, semuanya dikalkulasi," pungkasnya.
Page 56 of 86.
