Page 2 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019

Resume Kliping Berita Ketenagakerjaan
02 Desember 2019

Berita Terbaru

80
70
60
Positif; 76
50
40
30
Negatif; 15
20
10
0
Positif Negatif

NEWSTREND

SK UMK JABAR TURUN, KSPI PERTIMBANGKAN TAK JADI
Judul :
AKSI BESAR

Sentimen : Positif

Ringkasan

Gubernur Jabar mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat Nomor 561 /
Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Gubernur Jabar M Ridwan Kamil pada 1
Desember 2019 atau Ahad (1/12). Sebelumnya pada 21 November lalu, Gubernur Ridwan
Kamil telah mengeluarkan Surat Edaran 561/75/Yangbangsos tentang Pelaksanaan Upah
Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Terdapat sembilan poin keputusan atau diktum dalam SK tersebut. Di antaranya, yang
pertama, Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Edaran Gubemur Jawa Barat
Nomor 561 /75/Yanbangaos tanggal 21 November 2019 tentang Pelakaanaan Upah
Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Pada poin kedua,
gubernur pun memutuskan nilai UMK 2020 yang sama dengan nilai rekomendasi pada surat
edaran sebelumnya di mana nilai UMK Karawang paling tinggi dengan nilai Rp
4.594.324,54 dan Banjar terendah dengan nilai Rp 1.831.884,83.

Dengan adanya SK tersebut, KSPI yang semula hendak turun aksi besar-besaran
menyikapi Surat Edaran Nomor 561/75/Yanbangsos itu pun berencana diurungkan.
Presiden KSPI Said Iqbal menilai keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut sudah benar,
sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Sementara itu anggota DPR RI yang juga Deputi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (FSPMI) Obon Tabroni menyebut kejadian di Jawa Barat harus menjadi pelajaran
bagi setiap kepala daerah, agar tidak membuat kebijakan yang aneh-aneh dan
bertentangan dengan aturan yang ada.

Page 1 of 170.